- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Masdes Arrofi, mengatakan pemberlakuan kebijakan itu saat ini telah diterima oleh sebagian besar pengendara sepeda motor yang sebelumnya terbiasa melintasi kedua jalan protokol itu.
"Sejauh ini tidak ada kendala lagi di pihak pengendara sepeda motor," ujar Masdes saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 6 April 2015.
Keluhan, kata Masdes, sering diterima dari para pengguna sarana angkutan bus gratis yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI. DKI, kata Masdes, saat ini memang belum mampu menyediakan armada bus yang mencukupi.
Hal tersebut menyebabkan waktu tunggu bus yang dimaksudkan sebagai kompensasi bagi warga dari diberlakukannya kebijakan itu menjadi tinggi.
"Banyak pengguna bus yang menginginkan waktu untuk dijemputnya lebih dipercepat," ujar Masdes.
Hal ini menyebabkan Pemprov DKI akhirnya menunda rencana untuk menerapkan kebijakan tersebut hingga ke ujung Jalan Sudirman.
Masdes mengatakan Pemprov DKI akan menunggu hingga armada bus yang telah dipesan oleh PT. Transportasi Jakarta berdatangan untuk sebagian di antaranya dipakai untuk dijadikan sarana angkutan bus gratis untuk dioperasikan di jalur-jalur pelarangan sepeda motor.
Sambil menunggu datangnya bus-bus tersebut, Masdes mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta merancang rute-rute alternatif untuk bisa dilewati para pengendara sepeda motor saat kebijakan itu diberlakukan.
"Jalan alternatif dan rambu-rambu harus dikaji terlebih dahulu untuk perluasan kebijakan larangan. Kami sedang mengkaji jalur alternatifnya," kata Masdes.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Ahok Bakal Hapus Jalur Lambat di Sudirman-Thamrin
"Toh nanti motor enggak boleh masuk ke situ," kata Gubernur.
