- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Data yang dihimpun VIVA.co.id dari BPKAD, jumlah utang keseluruhan setelah dikalkulasikan senilai Rp37 miliar. Sebelumnya sempat ditulis Rp30-36 miliar. Jumlah tersebut merupakan perkirakan awal.
“Pihak Australia dari Oktober 2011 sampai dengan sekarang belum membayar karena minta keringanan. Menteri Luar Negri (Menlu) sudah menyatakan bahwa Kedubes Australia harus segera membayar uang tersebut agar mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," kata Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono, Senin, 6 April 2015 di Balai Kota.
“Saya mau tagih, minggu ini akan kami panggil. Kan lumayan Rp37 miliar bisa masuk kas negara. Kalau dia (Australia) minta keringanan, silakan ngomong sama pemerintah pusat. Kalau sudah ada kesepakatannya baru kita selesaikan,” ujar Heru.
Heru menambahkan, Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, Australia juga mengalami hal serupa. Kedubes Indonesia dikenakan Levy (Utang Pajak Atas Fasilitas yang Digunakan) terhadap Australia sebesar 215.000 US Dollar atau sekitar Rp 2,5 miliar.
“Saya kurang tahu sudah dibayarkan atau belum, tapi saya rasa sih sudah,” lanjutnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara mendukung rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyarankan agar dilakukan sistem barter dengan Australia.
Sistem tersebut direalisasikan dengan cara pengurangan utang Indonesia terhadap Australia sebesar Rp2,5 miliar dari total utang Australia yang mencapai angka Rp37 miliar.
“Ya tinggal dikurangi saja itu Rp2,5 miliar utang kita, masih sisa banyak kok yang harus dibayarkan,” jelas Heru.
Laporan : Rebecca Reifi Georgina
![vivamore="Baca Juga :"]
