- Instagram @basukibtp
Ahok, sapaan akrab Basuki, yang dijadwalkan tiba di kantor yang terletak di kawasan Ragunan, Jakarta Timur itu pada pukul 14.00 WIB, baru tiba pada pukul 15.30 WIB.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menjadi tuan rumah acara, meminta agar acara segera dilanjutkan kepada penandatanganan nota kesepahaman saat Ahok tiba.
"Kami sudah berdiskusi panjang lebar selama dua jam sebelum bapak datang," ujar Amran pada Ahok, Jumat 13 November 2015.
Selain itu, Amran mengatakan, dua kepala daerah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, juga dijadwalkan untuk terbang dari Jakarta pada pukul 17.00 WIB.
Ahok menyetujui hal tersebut. Namun, ia beralasan, keterlambatannya juga karena ia baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan singkat di Istana, Ahok mengatakan, ia dan Jokowi juga sempat membahas agenda yang sama.
Menurutnya, kerja sama Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk menyediakan bahan pangan di ibu kota, terutama daging sapi, telah dirintis sejak bekas rekannya itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Tetapi, karena dulu tidak ada kapal tol laut dan kapal khusus sapi, beliau menyadari hal itu sulit terjadi. Nah, sekarang kapalnya sudah ada, tidak ada alasan hal itu (suplai bahan pangan dalam jumlah besar ke Jakarta) tidak terjadi," ujar Ahok.
Jokowi meresmikan operasi kapal khusus angkutan sapi di Bangkalan, Madura, pada Selasa lalu, 10 November 2015.
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tentu menyambut baik hal itu. Dengan adanya kapal khusus angkutan sapi, cita-cita DKI untuk bisa mendatangkan daging sapi dalam jumlah besar dari provinsi NTT akhirnya bisa dilaksanakan.
Untuk itu pulalah nota kesepahaman hari ini ditandatangani. Selain dengan provinsi NTT, DKI juga menjalin kerja sama dengan Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Selain daging sapi, DKI juga bersepakat mendatangkan komoditi-komoditi pangan strategis dengan kelima daerah. Komoditi itu adalah beras, jagung, bawang merah, cabai, kedelai, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, telur, dan lain-lain.
Pelaksanaan pengadaan, pemasaran, pemantauan, dan pengendalian komoditi-komoditi strategis tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh BUMD-BUMD milik pemerintah daerah. Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI, BUMD yang dilimpahi kewenangan adalah PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.
"Kami, DKI tentu akan membeli, karena Presiden juga sudah berpesan seperti itu. Kami (Pemerintah Provinsi DKI) bisa memberi dukungan kepada daerah lain," ujar Ahok.
Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Sementara itu, daerah lain, diwakili Sekretaris Daerah dan pejabat terkait mereka.
(asp)
