- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi ancaman pemberian sanksi demosi atau penghapusan jabatan bagi seluruh jajaran pejabat wali kota.
Hal itu akan dilakukan bila usai pelantikan pejabat yang dilakukan pada hari ini, Rabu, 24 Februari 2016, jajaran pejabat di wilayah masih ditemukan bermain menyelewengkan anggaran.
Ahok, sapaan akrab Basuki, beranggapan pejabat wali kota bertanggungjawab atas tindakan pejabat wilayah. Saat seorang pejabat bertindak menyeleweng, sanksi demosi akan diberikan tidak hanya kepada pejabat yang melakukan perbuatan, tetapi juga kepada pejabat yang menjadi atasan.
"Begitu lurah atau camat saya temukan masih main, tapi wali kota ngotot enggak ada, maka wali kota, sekretaris kota, bendahara, wakil wali kotanya, semua saya stafkan," ujar Ahok di Balai Agung Balai Kota DKI.
Ahok memberi amanat dalam pelantikan pejabat DKI yang kembali dilakukan. Dalam perombakan pejabat yang dilakukan untuk kali ketiga di tahun 2016, ada 21 pejabat yang terkena sanksi demosi.
Mereka berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Dinas Tata Air, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, serta empat kotamadya.
Pejabat strategis yang diganti antara lain, Kasatpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso dan Asisten Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata Delly Indrayati. Kukuh diganti mantan Wakasatpol PP DKI Jupan Royter dan mantan Asisten Bidang Ekonomi Wali Kota Jakarta Barat Endi Aldi.
Selain itu, mantan Kepala Bagian Protokol Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Hendra Hidayat dilantik menjadi Kabiro Dikmental DKI, menggantikan Ahmad Gozali.
Mantan Wakadishubtrans DKI Yani Wahyu Purwoko dilantik menjadi Wakasatpol PP DKI. Jabatan Wakadishubtrans DKI yang kosong diisi mantan Kepala UP Perparkiran Dishubtrans DKI Sunardi Sinaga. Kasudin Hubtrans Jakarta Barat Tiodor Santuri dilantik menggantikan jabatan Sunardi.
Selain pejabat eselon II di atas, ada sembilan pejabat eselon III dan 46 pejabat eselon IV yang dilantik. Jumlah keseluruhan pejabat yang dilantik adalah 60 orang. (ase)
