- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berjanji membuat aturan peredaran taksi online Uber dan Grab. Luhut juga berjanji akan menindak tegas setiap pengunjuk rasa yang melakukan aksi kekerasan saat melakukan demonstrasi.
Menanggapi hal ini, Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) pun berjanji tidak akan menggelar unjuk rasa lagi, sambil pemerintah menepati janjinya untuk memberikan ketegasan mengenai peredaran taksi Uber dan Grab.
"Kami tunggu pemerintah, kami putuskan tidak turun (demo) lagi dari pengurus. Kami juga hanya menampung keinginan pengemudi saja. Kalau enggak juga ngapain, tidak ada duitnya capek, itu murni dari pengemudi," kata Juru Bicara PPAD, Suharto, saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 23 Maret 2016.
Menurutnya, PPAD saat ini sudah meminta semua pengurus serikat pekerja dan paguyuban sopir taksi untuk menunggu pemerintah menyelesaikan masalah ini, sehingga dalam waktu dekat dipastikan tidak akan turun ke jalanan dulu.
"Hasilnya kita mau konsultasi bersama pengurus, kelihatannya kalau memang bagus hasilnya, maka kita tidak ada macam-macam, kita pasif, menunggu pemerintah karena ini kan pemerintah yang salah," ungkap Suharto.
Sementara itu, menindaklanjuti demo sopir taksi kemarin, di kantor Kementerian Perhubungan, Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat, Sugihardjo, melakukan pertemuan dengan perwakilan Uber, Grab, dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk membahas masalah transportasi konvensional dan online.
Kisruh Demo Taksi, Dishub Kecewa dengan Kominfo
Demo para sopir taksi konvensional ini hanya akumulasi.
