- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan salinan surat protes yang telah ia kirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait enam temuan yang disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, surat protes itu telah secara jelas menyampaikan keberatan Pemerintah Provinsi DKI atas hasil audit. Enam temuan yang disampaikan, termasuk dugaan kerugian daerah dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dianggap tidak tepat dan terkesan memojokkan.
"Saya tulis semua begitu lengkap. (Pembelian lahan) dilakukan sesuai ayat ini, ayat ini," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Rabu, 13 April 2016.
Ahok mengatakan, surat itu ia kirimkan tanggal 3 Agustus 2015, setelah rapat paripurna penyampaian LHP. Ia kemudian mendapat balasan pada tanggal 18 Agustus 2015.
Dalam balasan surat, ditulis bahwa Ahok akan dipanggil langsung untuk mendapat klarifikasi atas hasil temuan. "Dia bilang laporan saya sudah tercatat, pelapor akan diminta keterangan," ujar Ahok.
Namun, Ahok mengatakan, hingga saat ini, atau delapan bulan setelah ia menerima konfirmasi akan dipanggil, BPK tak kunjung memanggil. Ahok tidak menganggap pemanggilannya pada bulan November 2015 termasuk pada pemanggilan untuk memberi klarifikasi.
Pada saat itu, ia dipanggil justru untuk memberi keterangan dalam rangka audit investigasi yang dimintakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ahok mengatakan, hal ini menunjukkan salah satu sikap tidak profesional BPK. BPK tidak memenuhi janji untuk memberi pendapat yang mengimbangi keberatannya atas temuan yang disebut merugikan keuangan daerah.
"BPK, lu kira gue takut? Makanya saya pikir BPK lebih banyak oknumnya kalau begitu (bila pemanggilan tak kunjung terjadi)."
(mus)
