- Irwandi Arsyad - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pendiri gerakan relawan Teman Ahok, Singgih Widiyastono mengatakan, sumber dana yang digunakan relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama untuk mengumpulkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI, berasal dari hasil penjualan pernak-pernik kelompok relawan itu.
"Semua anggaran dari penjualan merchandise," ujar Singgih, Kamis 16 Juni 2016.
Singgih mengatakan, semua sumber dana dan pemasukan untuk Teman Ahok tercatat dengan jelas di organisasinya. Bahkan, Teman Ahok juga mempublikasikan catatan keuangannya di situs resmi, temanahok.com.
Singgih menuturkan, kabar adanya aliran dana sebesar Rp30 miliar yang masuk ke Teman Ahok, hanyalah isu yang sengaja dibuat pihak terkait untuk menjegal kerja keras relawan itu memajukan Ahok melalui jalur perorangan, atau independen.
"(Adanya isu ini) luar biasa, karena hari ini bertepatan dengan satu tahun kami. Ada isu seperti ini enggak bagus, tetapi oke karena kita siap diselidiki," ujar Singgih.
Menurut Singgih, dia dan Teman Ahok berjuang untuk hal yang benar. Karena itulah, dia meyakini bila pun ada upaya penjegalan, upaya itu tidak akan berhasil.
Singgih menganggap, dihantamnya Teman Ahok dengan isu itu tak ubahnya hadiah ulang tahun pertama untuk Teman Ahok yang sejak Juni 2015 resmi menjadi organisasi yang mendukung pencalonan Ahok.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan KPK pada Rabu 15 Juni 2016, anggota DPR dari PDIP, Junimart melontarkan pertanyaan tentang isu Teman Ahok menerima aliran dana mencapai Rp30 miliar.
Junimart mengatakan, isu itu berdasarkan dari informasi yang diterimanya. Informasi tersebut menyebutkan Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Ahok, dan CEO Cyrus Network, Hasan Nasby menjadi perantara pemberian uang.
"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny (Sunny Tanuwidjaja, staf pribadi Ahok) dan Cyrus (Cyrus Network)," ujar Junimart. (asp)
Ini Perjanjian Pengembang dengan Pemprov DKI
Dalam perjanjian tidak berbicara tentang tambahan kontribusi.
