- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, yang menyebutnya sebagai karyawan pengembang.
Ahok, sapaan Basuki, menilai pernyataan seperti itu tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri. Terlebih sebagai seorang menteri koordinator.
"Kalau dia ngomong kayak gitu menurut saya enggak pantes. Ngomong kalimat ini gubernur atau karyawan Podomoro. Kalau gue karyawan Podomoro, gue sudah kenain 15 persen, bos," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.
Menurut Ahok, berbagai kritikan yang menyebutnya membela kepentingan pengembang hanya tuduhan belaka. Tak ada bukti yang menunjukkan dia membela pengembang.
"Jadi itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD dulu tuduh saya gubernur Podomoro. Enggak tahunya yang nego sama mereka siapa? Terima duit Ariesman siapa? DPRD juga," kata Ahok.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, mengkritik sikap Ahok soal proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
Rizal menegaskan, pemerintah pusat melalui tiga kementerian, sudah memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas proyek di Pulau G.
Namun, Ahok menentang keputusan pemerintah pusat itu, bahkan mengadu ke Presiden Joko Widodo. Rizal pun akhirnya menyindir sikap Ahok itu, yang terkesan membela pengembang besar sebagai empunya proyek reklamasi.
“Harusnya Ahok bersyukur masalah ini diambil alih pemerintah. Saya juga bingung, kenapa dia ngotot? Dia gubernur DKI atau karyawan pengembang?," sindir Rizal di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.
Proyek reklamasi di pantai utara Jakarta dipegang oleh anak grup perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL). Apalagi perusahaan itu saat ini sedang dalam masalah terkait dugaan suap, yang menyeret mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, Sanusi dan Direktur Utama PT APL, Ariesman Widjaja.
Rizal mengatakan, penghentian proyek itu sebenarnya cukup oleh satu kementerian saja. Tidak perlu sampai harus ke Presiden, seperti yang dipertanyakan oleh Ahok. (ase)
