- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Zufri mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait atas laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Mereka melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena diduga bertindak rasis dan menghina agama Islam.
"Nanti kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak kepolisian, kejaksaan, akan kami undang untuk membahasnya. Kira-kira ini masuk dalam pelanggaran apa, pasal apa yang dilanggar," ujarnya di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Selasa, 27 September 2016.
Zufri mengaku, pihaknya belum bisa menetapkan apakah laporan ACTA itu termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang (UU) Pilkada atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dia lantas menjelaskan, saat ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 masih dalam tahap pendaftaran. "Belum ada penetapan pasangan calon oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kami enggak tahu apakah lolos atau tidak. Apakah masuk dalam pelanggaran UU Pilkada atau KUHP," ujar Zufri.
"Kalau memang melanggar UU Pilkada, itu kewenangan kami, namun kalau tidak, itu merupakan kewenangan pihak umum, dalam hal ini kepolisian," Zufri menambahkan.
Diketahui, Ahok merupakan salah satu bakal calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada DKI 2017. Dia berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Keduanya merupakan bakal calon petahana, yang telah mendaftar ke KPU DKI.
Sebelumnya, ACTA melaporkan Ahok ke Bawaslu hari ini. Mereka menilai pernyataan Ahok mengutip ayat Alquran dalam surat Al Maidah merupakan tindakan rasialisme dan penistaan agama.
Kutipan surat Al Maidah itu disampaikan Ahok pada Rabu, 30 Maret 2016. Saat itu, Ahok menyampaikan, sebagian kalangan muslim tidak ingin memilihnya kembali.
Hal itu karena sekadar menjalankan perintah agama untuk tidak memilih pemimpin yang bukan berasal dari golongannya.
(ren)
Ganjar Yakin Pernyataan Megawati soal Kader Goyang-goyang Bukan Ditujukan ke Jokowi
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengatakan sulit untuk kader terus bertahan di partainya, sebab tak sedikit yang 'goyang-goyang’. Apakah itu sindiran ke Jokowi?
