- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Program pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat tidak mampu masih tergolong jarang dalam setiap Pilkada maupun Pilpres. Sebab, masih banyak rakyat yang terkena dampak ketidakadilan, belum bisa mendapatkan bantuan hukum.
Dengan kondisi itu, Pimpinan Redaksi tvOne Karni Ilyas menyarankan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk memperhatikan hal itu.
Calon Gubernur DKI Jakarta Anies mengatakan, program pemberian bantuan hukum untuk warga yang tidak mampu, atau miskin sangat penting ke depannya. "Benar sekali Bang Karni. Ini sangat penting sekali. Apalagi di Jakarta," kata Anies, saat visit media di redaksi tvOne, Jakarta Timur, Senin 13 Maret 2017.
Cagub nomor urut tiga ini mengatakan, dalam rencana yang telah disusun oleh pihaknya adalah akan menambah subsidi untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, subsidi untuk LBH Jakarta, saat ini masih banyak mengalami pemotongan, karena sering melakukan advokasi terhadap warga yang terkena penggusuran.
"Kita memang di program kemarin, yang kita sudah susun, kita akan memberikan subsidi lebih banyak kepada LBH. Kemarin, banyak dipotong dan dari assessment teman-teman, karena LBH ini sering mempersulit jalannya penggusuran. Kemudian ada variasi. Saya pikir ini perlu," ujar Anies.
Dia menjelaskan, rencana yang telah mereka susun untuk bantuan hukum masih lebih banyak terkait untuk perempuan dan perempuan korban kekerasan yang perlu pendampingan. Namun, ke depan, akan dikaji untuk diperluas.
Namun, mantan Rektor Universitas Paramadina ini memandang untuk ke depannya LBH Jakarta, juga bisa fokus dengan tema membantu warga yang lemah dan rakyat kecil yang perlu bantuan hukum. Dia berjanji akan mendorong dan menyiapkan dana untuk mewujudkannya.
"Tetapi, kelihatannya perluas pada semua masalah. Pada intinya, pada LBH Jakarta, kita ingin agar temanya lebih fokus pada mereka yang lemah dan perlu dibantu secara legal, tetapi tidak punya kekuatan ekonomi," tuturnya. (asp)
