Anies Janjikan 3 Komponen Ini untuk 'Open Governance' di DKI

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sumber :
  • Irwandi

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan siap menerapkan pemerintahan terbuka, atau open governance di Jakarta, jika terpilih menjadi gubernur di putaran dua Pilkada DKI. Menurutnya, ada tiga komponen yang diperlukan dalam pemerintahan ini.

PKB Niat Usung Ida Fauziyah di Pilkada DKI, tapi Masih Butuh 10 Kursi Parpol

Anies menjelaskan, pertama, adalah masalah transparansi informasi. Komponen ini diyakini dapat berjalan, karena warga DKI melek informasi digital.

Kedua, terkait partisipasi sebagai komponen kerterlibatan warga. Kemudian, ketiga, adalah kolaborasi, yakni komponen yang dinilainya penting bila suatu pemerintahan ingin menerapkan konsep open governance.

Anies Tunggu Istikharah dari Cak Imin untuk Maju Pilkada DKI 2024

Dalam komponen ini, warga tak hanya diajak mengambil peran dalam mengambil kebijakan. Namun, juga berperan dalam proses evaluasinya.

"Jadi, keterbukaan itu bukan semata-mata informasinya yang terbuka. Tetapi, juga terbuka dalam pelaksanaan dan evaluasi," kata Anies di ruang pleno Fraksi PKS, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 5 April 2017.

Sinyal Anies Maju Pilkada DKI 2024, PKS: Kalau Memang Cocok, Why Not?

Dengan konsep ini, Anies berjanji, akan mengoptimalkan teknologi dan partisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan provinsi DKI. Hal ini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi.

Menurutnya, pola itu sudah diterapkan di kota-kota maju di dunia. Namun, diakui Anies, sebagian pola open governance juga sudah berjalan di kota-kota lain di Indonesia.

"Jadi, tidak usah merasa sekarang belum apa-apa, sekarang sudah dimulai kok dan kita ingin mulai galakkan," ujarnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya