- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, atau PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pihaknya akan terus memantau perputaran uang dalam proses Pilkada 2018. Pihak PPATK, juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU.
"Pilkada itu kan terus berjalan bersama dengan Bawaslu. Nanti, akan ada juga dengan KPU, tetapi masih proses. Nah, dengan Bawaslu ini MoU sudah kita tandatangani, tinggal operasionalnya. Tetapi, ini kan belum masuk tahap kampanye, baru pendaftaran saja," kata Kiagus di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2018.
Ia menambahkan, pihak PPATK akan memantau setiap tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan.
Namun, sejauh ini, ia mengaku belum menemukan adanya transaksi mencurigakan dalam penyelenggaraan Pilkada.
"Belum, kita terus melakukan ini, tetapi kita tidak bisa dengan sembarangan. Akan kita bentuk tim, khusus untuk ini," katanya.
Ia pun menambahkan, pihaknya tidak akan memantau daerah secara khusus dan kepada salah satu calon kepala daerah tertentu.
"Kita tak targetkan si A si B, tetapi kita memantau secara umum. Nanti, kalau ada gerakan yang mencurigakan, transaksi keuangan mencurigakan, berlebihan, itu akan didalami," katanya.
Memang, ia mengaku bahwa setiap penyelenggaraan Pilkada selalu terjadi lonjakan transaksi keuangan. Tugas PPATK adalah dengan menelusuri transaksi keuangan tersebut sesuai profil.
Biasanya, kata dia, tahapan yang terjadi lonjakan transaksi keuangan terjadi mulai tahapan kampanye Pilkada.
"Biasanya mulai tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara. Itu biasanya terjadi lonjakan," lanjutnya.
Untuk daerah yang dianggap rawan politik uang, ia tidak bisa menyebutkan karena akan menyangkut nama baik daerah tersebut.
Namun, ia memaparkan setiap daerah mempunyai karakteristik transaksi keuangan yang berbeda. Biasanya, daerah yang potensi ekonominya tinggi perputaran uangnya lebih banyak.
"Beda kan. Daerah yang ekonominya besar itu beda dengan ekonomi yang kecil. Wilayah itu sangat tergantung potensi ekonominya. Biasanya daerah yang potensi ekonominya tinggi itu uangnya lebih banyak," katanya. (asp)
Diancam Dipolisikan MAKI Buntut Transaksi Janggal Rp 349 T, Begini Respons Kepala PPATK
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman ancam akan laporkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal dugaan TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu. MAKI juga ancam Menko Polhukam Mahfud MD
