- ANTARA FOTO/Budiyanto
VIVA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy berharap dana desa tidak dihabiskan untuk pembangunan fisik saja. Ia meminta kades juga memperhatikan sektor pendidikan yang dikelola warga desa seperti Raudlatul Atfal (RA) atau TK Islam dan Bustanul Atfal atau taman bermain Islam.
"Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan kepala RA seluruh Kebumen, mereka mengeluh tidak mendapatkan dana desa karena tidak dialokasikan. Saya berharap RA dan Bustanul Atfal itu juga mendapatkan perhatian karena berperan membentuk karakter sejak dini," kata Rommy dalam sebuah diskusi di Kebumen, Kamis, 3 Mei 2018.
Rommy juga berharap dana desa bisa membuka lapangan pekerjaaan. Di antaranya adalah melibatkan warga dalam proses pembuatan infrastruktur yang dananya berasal dari dana desa.
Dia menuturkan kades tidak perlu melibatkan kontraktor untuk pekerjaan yang mungkin dilakukan secara swakelola bersama masyarakat. Karena pada dasarnya, dana desa itu mempunyai spirit untuk memperluas lapangan kerja.
Rommy juga meminta kades untuk hati-hati dalam mengelola dana desa. Sebab jika tidak, fasilitas yang dianggarkan bisa saja tidak terwujud sesuai dengan yang diinginkan.
"Bahkan jika tidak dikelola dengan baik, kades bisa berurusan dengan pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan dana yang dipergunakan," kata Rommy.
Rommy yakin jika dana yang saat ini mencapai Rp750 juta setiap desa ini dipergunakan dengan baik, maka banyak masalah yang bisa diselesaikan. Misalnya tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, tidak ada lagi stunting, tersedianya lapangan kerja, mencegah urbanisasi, hingga menurunkan tingkat ketimpangan antara kota dan desa.
"Dana desa yang saat ini sekitar Rp750 juta setiap desa ini bisa meningkat hingga mencapai Rp1,5 miliar perdesa, sesuai dengan kemampuan keuangan negara," tutur Rommy.
Dalam memilih program harus disesuaikan dengan prioritas pemerintah pusat. Seperti pembuatan irigasi dan jalan. Sebab, pemerintah saat ini ingin meningkatkan produksi besar.
"Program desa harus disesuaikan dengan program pemerintah pusat agar semuanya bertemu dalam satu titik yang sama dan masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri," kata Rommy.
Saat ini, setiap desa mendapatkan dana desa yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dipergunakan oleh berbagai keperluan mulai dari BUMDes, pengembangan produk unggulan, pembuatan embung, hingga sarana olahraga lainnya.
Marak Korupsi Dana Desa, Kemenkeu Ancam Blacklist dan Hentikan Penyaluran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti soal besarnya potensi korupsi yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum perangkat desa terhadap dana desa.
