VIVA – Tantangan mendidik generasi milenal sangat luar biasa tidak hanya bagi anak mudanya tetapi juga para guru dan kepala sekolahnya. Sehingga dibutuhkan sinergi ketiganya agar menghasilkan generasi yang berkualitas.
Hal ini dikatakan Walikota Semarang Hendrar Prihadi saat menghadiri halal bihalal dengan Keluarga Besar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kota Semarang di Hotel Santika, Rabu 11 Juli 2018.
Generasi milenal menurut Walikota yang akrab disapa Hendi adalah generasi yang cenderung melindungi dirinya sendiri, lebih suka ada di dalam sebuah kelompok kecil, dan kemudian pintar serta canggih karena semua informasi bisa didapatkan, serta kreativitasnya luar biasa.
“Hal ini yang patut diperhatikan. Jika hal ini tidak diimbangi peran para guru dan Kepala Sekolah maka akan bisa terjadi gab knowledge dan gab informasi,” tutur Walikota Hendi.
Sedangkan tantangan selanjutnya adalah Narkoba di kalangan generasi milenial dan tawuran pelajar yang butuh pendekatan khusus dan sanksi yang tegas untuk mengatasinya.
“Dibutuhkan sanksi yang tegas yang harus dilakukan oleh para Kepala Sekolah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Saya angkat jempol yang dilakukan Kepala Sekolah SMA 1 yang dengan tegas mengeluarkan siswa-siswanya yang memukuli juniornya meskipun dia dibully ditolak LSM,” tegas Walikota.
Hendi mengatakan, bahwa 99% persoalan kriminal yang ditangani Polrestabes awalnya dari sebuah aktivitas miras. “Sama dengan narkoba juga begitu, pelajar yang tawuran yang tiba-tiba suka nekat diluar nalar kita adalah mereka pemakai narkoba,” tandasnya.
Sementara ketika ditanya mengenai zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Walikota Hendrar Prihadi mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat. Sistem zonasi dalam PPDB ini dilakukan karena bisa menjadi salah satu upaya pemerataan mutu pendidkan siswa-siswi SD-SMP. Selain itu, dengan sistem zonasi khususnya di Kota Semarang, hal ini dapat mengurangi problematikan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi.
“Coba dibayangkan kalau warga Gunungpati bersama-sama menyekolahkan anaknya di SMP 3 wah lewatnya jalur yang panjang bisa menimbulkan kemacetan. Nah kemudian dengan zonasi ini yang lebih luar biasa sekolah-sekolah ini kemampuan anaknya jadi merata. Tidak hanya yang pintar-pintar di SMP 2, SMP 3 tapi karena sistem zona yang pintar yang tinggal di Gunung Pati di SMP 24, begitu juga di Mijen” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Semarang, Bunyamin menambahkan sistem zonasi berbasis tempat tinggal merupakan kebijakan pemerintah pusat baru yang baru dilaksanakan di tahun ini berdasar Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Ia akan menghargai semuanya kemampuan, skill yang dimiliki siswa-siswi Semarang, tidak ada yang tidak bisa dihitung untuk menambah nilai zonasi.
Di tahun ini juga beber Bunyamin mulai dibuka sekolah inklusi Kota Semarang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak tersebut akan bisa sekolah sama dengan anak-anak normal lainnya.
“hal ini merupakan keberanian agar pendidikan untuk semua bisa dirasakan untuk anak-anak tanpa terkecuali,” urai Bunyamin.
Deretan Fakta Ratusan Motor Gratis dari Wali Kota Semarang buat Lurah
Wali Kota Semarang mengklaim pemberian motor tersebut bertujuan untuk menunjang kinerja para lurah dalam melayani masyarakat.
