- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Mantan Menteri Keuangan Boediono menilai, tidak ada masalah terkait penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Inpres itu diterbitkan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Demikian disampaikan Boediono saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.
"Intinya, keputusan Presiden itu merespons situasi saat itu yang terjadi kemandekan ekonomi dan kemandekan penyelesaian kewajiban pemegang saham," kata Boediono.
Menurut Boediono, saat itu perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) tak berjalan lancar. MSAA adalah perjanjian penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan jaminan aset obligor.
Boediono menjelaskan, mandeknya penyelesaian utang obligor itu akibat para debitur merasa tidak ada kepastian hukum. Mereka khawatir tetap dipersoalkan secara hukum walaupun telah memenuhi kewajiban.
"Jadi pertimbangannya hanya bahwa kepastian hukum bagi mereka itu kurang. Saya kira itu (Inpres) adalah respons terhadap keadaan," ujar Boediono.
Meski demikian, menurut Boediono, melalui Inpres tersebut tidak serta-merta obligor dapat diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL). Pemberian SKL harus memenuhi semua persyaratan perjanjian, termasuk pemenuhan kewajiban.
Boediono menjadi anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu bersama Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa menguntungkan Sjamsul Nursalim Rp4,58 triliun karena menerbitkan SKL BLBI kepada Pemilik saham mayoroitas PT Gajah Tunggal Tbk itu pada tahun 2004 silam. Ia didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun, Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim.
Syafruddin diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijaminkan PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Selain itu, Syafruddin disebut nekat menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI.
Kejar Obligor BLBI, Sri Mulyani Bakal Bertemu Menkopolhukam Hadi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kelanjutan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).
