Gempa Lombok, Pemerintah Diminta Gerak Cepat Buat Sekolah Darurat

Tenda darurat Kemensos untuk menampung warga korban gempa Lombok.
Tenda darurat Kemensos untuk menampung warga korban gempa Lombok.
Sumber :
  • Kemensos

VIVA – Gempa dengan kekuatan 6,4 SR yang mengguncang Lombok dan beberapa daetah di Nusa Tenggara Barat pada 29 Juli 2018 membuat ratusan warga mengungsi dan tinggal di di tenda darurat. Pemerintah diminta gerak cepat mengantisipasi penanganan korban gempa seperti mendirikan sekolah darurat.

Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Susianah Affandy mengatakan, pihaknya sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penanganan anak korban Gempa NTB. Kemensos RI diminta menurunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial.

"Saat ini KPAI terus melakukan koordinasi untuk memastikan Tim Layanan Dukungan Psikososial tersebut tersebar di desa-desa terdampak, tidak hanya terpusat di satu lokasi. KPAI mengapresiasi dari pemangku kepentingan dalam melakukan pendataan korban, pemberian santunan serta penanganan korban gempa," kata Susianah dalam keterangan tertulisnya, Senin 30 Juli 2018.

Mengingat perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi darurat bencana gempa NTB sangatlah penting, maka KPAI menyampaikan beberapa hal. Pertama, selama kondisi darurat, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan makanan, selimut, obat-obatan dan kebutuhan anak-anak khususnya bayi.

Kedua, KPAI meminta pemerintah adakan kegiatan trauma healing dan psikososial bagi korban khususnya anak-anak. Kegiatan trauma healing dan psiko sosial tersebut harus dilaksakan secara merata di semua pos pengungsian, tidak terpusat hanya di satu tempat.

Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah serta elemen masyarakat diharapkan bahu membahu terlibat aktif dalam penanganan anak korban bencana gempa serta menciptakan situasi kondusif. Anak-anak yang banyak menggunakan media sosial harus mendapat informasi yang benar terkait bencana alam.

"KPAI menyesalkan statement banyak pihak di lini massa yang mengaitkan bencana gempa NTB dengan situasi politik menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden," katanya.