Usir Relawan Asing, Ponakan Prabowo: Pemerintah Arogan

Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
Sumber :
  • Rahayu Saraswati

VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo geram dengan sikap berlebihan pemerintah yang mengusir relawan asing. Pemerintah, seharusnya mengapresiasikan relawan asing yang dengan luar biasa terjun langsung membantu korban bencana Palu.

Begini Respons Keponakan Prabowo Didorong Projo Duet dengan RK di Pilgub Jakarta

"Ironis dan terlihat arogansi sikap pemerintah terhadap relawan asing. Tetapi, di sisi lain menerima dengan tangan terbuka bantuan barang dan finansial," ujar Rahayu dalam keterangan yang diterima VIVA, Jumat 12 Oktober 2018.

Ponakan Prabowo Subianto ini mengakui, ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan relawan asing di lokasi bencana. Namun, ia menilai, pemerintah tidak konsisten menerapkan aturan tersebut di sejumlah lokasi bencana.

Jadi Program Utama Prabowo-Gibran, TKN Gelar Periksa Kesehatan Gratis buat Warga

"Ya memang, regulasi itu ada, untuk keamanan relawan dan keamanan nasional. Tetapi, selama ini regulasi tidak dijalankan konsisten dari Lombok sampai Palu. Belum lagi, minimnya sosialisasi aturan itu yang membuat semuanya terlihat tidak jelas," ujarnya.

Ia mempertanyakan, kapan pemerintah membuka seluas -luasnya bantuan asing, termasuk keahlian dan akses perlengkapan relawan asing di lokasi becana.

TKN Prabowo-Gibran Sebut Peran Perempuan untuk Pembangunan Jangan Dipandang Sebelah Mata

Sebab, kondisi negara saat ini sudah kesulitan untuk menutupi kebutuhan korban di Lombok, Palu, dan dengan tambahan di Jawa Timur.

"Seberapa parah kondisi korban dan lokasi gempa untuk pintu bantuan dibuka seluas-luasnya? Saran saya, regulasi cukup dengan 'police background check certificate' yang dimintakan dari setiap relawan asing dan berkolaborasi dengan organisasi lokal,"  ujarnya.

Rahayu juga mengingatkan, pemerintah untuk mengedepankan transparansi dalam penyaluran bantuan barang maupun finansial.

Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, ada 18 negara yang memberi bantuan fisik dan finansial untuk korban gempa Palu.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu mengawasi dan mengawal penyaluran bantuan untuk menghindari penyimpangan. KPK pernah membuka kantor di Aceh, saat bencana Aceh, dan hal yang sama perlu dilakukan di Palu," ujar Rahayu.

18 Negara yang sudah menyalurkan bantuan untuk korban Palu dan sekitarnya adalah Amerika Serikat, Perancis, Republik Ceko, Swiss, Norwegia, Hongaria, Turki, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, New Zealand, Singapura, Thailand, Jepang, India, China, dan Uni Eropa.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya