69 Persen Napi Belum Terdaftar di DPT Pemilu 2019

Perekaman E-KTP warga binaan pemasyarakatan di Lapas Cipinang, Jakarta,
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA – Sejumlah 165.931 atau sekitar 69 persen warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2019.

img_title Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos Ajukan Praperadilan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan, dalam tiga hari ke depan, Kemenkumham bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaksanakan perekaman e-KTP, di seluruh rutan dan lapas supaya hak politik para WBP bisa terpenuhi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Per hari ini, datanya real time, napi maupun tahanan itu, baru 31 persen yang terdaftar. Masih ada 69 persen lain yang belum. Oleh karena itu, itu menjadi tugas kami dalam tiga hari ini," ujar Yasonna dalam perekaman e-KTP perdana bagi para WBP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 17 Januari 2019.

img_title KPK Sebut Korupsi e-KTP yang Dilakukan Setya Novanto Perkara Serius

Perekaman e-KTP dilaksanakan serentak di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Para WBP akan tercantum dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), seperti halnya para pemilih di luar domisili. 

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puhuh Utami menyampaikan, KPU nantinya akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam lapas/rutan supaya para WBP bisa menyalurkan hak suara. "Kecuali jumlah pemilihnya sangat minim maka panitia TPS di luar lapas atau rutan setempat akan memfasilitasi sendiri pencoblosan di dalam lapas atau rutan," ujar Sri.

img_title Sidang Ekstradisi Digelar Hari Ini, Paulus Tannos Masih Ogah Diserahkan ke Pemerintah Indonesia

Menurut Sri, kegiatan serupa akan digelar lagi pada Februari dan Maret 2019 karena jumlah penghuni lapas atau rutan selalu fluktuatif. Kegiatan serupa juga dilaksanakan pada April di lapas anak bagi para WBP yang baru menginjak usia 17 tahun.

"Pemilu adalah tanggung jawab semua lapisan, bukan hanya panitia penyelenggara dari pemerintah namun seluruh warga negara wajib berpartisipasi, tidak terkecuali bagi narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia," ujar Sri. (mus)
 

Buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos

Digugat Paulus Tannos, Begini Respons Santai KPK

KPK buka suara soal permohonan praperadilan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin

img_title
VIVA.co.id
3 November 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut