- VIVA.co.id/ Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus melalui pengkajian aspek hukum yang mendalam. Salah satunya terkait syarat setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Harus dikaji aspek hukumnya dan ketersediaan beliau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa saja sebetulnya," kata JK di kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.
Mengenai apakah syarat untuk taat kepada NKRI itu mutlak diminta pemerintah, JK menegaskan, syarat itu hal yang biasa. Termasuk dalam pengajuan grasi. "Itu kan syarat, begitu juga orang grasi begitu," ujar JK.
JK menegaskan, soal pembebasan ini pemerintah tidak mengikuti tekanan negara manapun, termasuk Australia. Awalnya, kata dia, pembebasan karena faktor kemanusiaan saja.
"Kami tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama juga Australia tidak menjadikan protes Indonesia soal Jerussalem," ujarnya.
Namun, dia mengindikasikan, pembebasan itu bisa saja dikaji ulang. Dia juga tak ingin berandai-andai apakah Ba'asyir pasti akan menandatangani syarat setia pada NKRI. "Bisa saja dikaji ulang, kapan-kapan bisa, besok bisa, lusa bisa," kata JK.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
