Logo timesindonesia

Wow, Pemkot Kediri Raih Nilai BB untuk Sistem Akuntabilitas Ini

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima penghargaan SAKIP tahun 2018. (FOTO: Humas Pemkot Kediri)
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima penghargaan SAKIP tahun 2018. (FOTO: Humas Pemkot Kediri)
Sumber :
  • timesindonesia

Pemkot Kediri meraih nilai “BB” untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018.  Penyerahan piagam penghargaan atas akuntabilitas kinerja tahun 2018 atau SAKIP diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang diberikan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2/2019).  

Penyerahan piagam penghargaan ini diberikan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wilayah II.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP nya. Dari tahun ke tahun nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri memang mengalami peningkatan.

Sebelumnya, di tahun 2016 SAKIP Kota Kediri mendapat nilai CC, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi B dan pada tahun 2018 berhasil meraih nilai BB.

Beberapa alasan Kota Kediri berhasil mendapat nilai BB diantaranya, efisiensi anggaran hasil reviu program/kegiatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 dengan perubahan APBD tahun anggaran 2018 sekitar Rp 10 miliar, efisiensi anggaran hasil reviu program/kegiatan APBD tahun anggaran 2018 dengan APBD tahun 2019 sekitar Rp141 miliar. Adapun Prosentase belanja pegawai pada APBD sebesar 34,21% dimana nilai ini lebih baik dari kondisi ideal yakni 40% dari belanja pegawai serta pengurangan 5 program dalam mencapai sasaran kinerja.

Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun.

Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.