- ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menanggapi wacana TNI akan masuk sebagai eselon I dan II di kementerian lembaga. Ia membantah seolah kembali pada dwifungsi ABRI.
"Banyak yang mengatakan ini seolah-olah tentara kembali lagi berdwifungsi. Dulu pada saat tentara berdwifungsi dan direformasi internal, maka yang dilakukan adalah pertama reformasi struktural di mana yang dievaluasi dikoreksi yaitu jabatan-jabatan yang bernuansa sosial politik dihilangkan," kata Moeldoko di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.
Ia menambahkan saat reformasi juga dilakukan reformasi internal berupa perbaikan paradigma doktrin. Karena itu, lahirlah UU TNI dan Pertahanan. Sehingga semua doktrin berorientasi pada UU itu.
"Sehingga fungsi sospol juga sudah hilang di situ. Nah pertanyaannya, dengan penambahan personel sekarang apakah itu memunculkan struktur baru yang ada kaitannya dengan sosial politik? Apakah doktrinnya berubah? Menurut saya tidak, dua-duanya tidak," kata Moeldoko.
Ia menegaskan pandangan tentang kembali pada dwifungsi pandangan kurang tepat. Ia meminta jangan hanya komentar tapi dilihat dulu reference-nya. Ia juga menjelaskan alasan restrukturisasi.
"Sebenarnya begini alasannya pertama optimalisasi organisasi. Ketika bicara people dalam organisasi. Kedua, kegunaan keterlibatan TNI di sisi pertanian, di sisi lain itu kepentingan yang mendesak. Kalau ada kepentingan mendesak perlu di situ dihadirkan TNI maka dihadirkan," kata Moeldoko.
Ia menambahkan soal penambahan anggaran juga tak seberapa. Sebab harus dilihat efisiensinya atau output-nya.
"Kalau ternyata memang output-nya bagus apalagi outcome-nya juga memadai maka sesungguhnya efisiensi juga tak jadi valid lagi kalau dibilang oh itu enggak efisien karena buktinya ini menghasilkan sesuatu," kata Moeldoko.
