Tim Pengkaji Ucapan Tokoh Bisa Dibentuk tapi Sebagai Second Opinion

Menkopolhukam Wiranto.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan akan menyiapkan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dari tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. Sejumlah pakar dilibatkan pemerintah dalam pembentukan tim tersebut.

img_title Jenazah Wapres ke-6 Try Sutrisno Disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, I Gede Panca Astawa mengatakan memang ada pertemuan beberapa akademisi dengan pemerintah pada Sabtu, 4 Mei 2019. Ia menjelaskan dari pertemuan tersebut, rencana tim hukum bila benar dibentuk akan memberikan masukan komprehensif terkait dinamika Pilpres.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Itu maksudnya apakah kalau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Apakah nanti bisa diambil tindakan dari sisi hukumnya dalam arti hukum pidananya atau apakah bisa dilakukan dari satu upaya hukum yang lain," ujar I Gede Panca Astawa dalam keterangannya, Selasa, 7 Mei 2019.

img_title Wiranto Kenang Mendiang Try Sutrisno: Beliau Negarawan yang Paripurna

Menurutnya, rencana pembentukan tim pengkaji ini tentu harus memiliki urgensi. Salah satunya terkait potensi kemungkinan adanya upaya tindakan sekelompok orang mengganggu stabilitas politik maupun keamanan nasional.

Namun, ia mengaku belum mengetahui waktu pasti pembentukan tim pengkaji tersebut. "Saya sendiri tidak tahu. Tergantung urgensinya, situasinya nanti. Tapi, dugaan saya secepat mungkin, tergantung Pak Menko-nya," jelas Gede.

img_title Innalillahi, Istri Wiranto Meninggal Dunia, Dimakamkan Besok Pagi di Solo

Kemudian, Gede menambahkan kemungkinan tim ini untuk mengantisipasi pasca pengumuman KPU pada 22 Mei 2019. Peran tim ini nanti akan memberikan masukan positif kepada Wiranto.

"(Produknya) yang jelas bisa jadi satu kebijakan, tergantung Pak Menko, bagaimana beliau meresponsnya. Tim hukum nasional ini memberikan masukkan positif kepada Pak Wiranto untuk menghadapi situasi," ujar Gede.

Sementara, pakar hukum tata negara Harsanto Nursadi, menekankan tim hukum yang dimaksud Wiranto bisa dibentuk untuk sebagai second opinion. Artinya, pandangan tim hukum ini bisa saja dibentuk bila ada upaya yang tak diinginkan usai penetapan KPU, 22 Mei 2019 mendatang.

"Kalau ada ajakan people power atau pemilunya menjadi massif, maka pemerintah perlu second opinion untuk mengambil tindakan. Mungkin bentuknya seperti tim hukum nasional," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Baca: Pemerintah Bakal Bentuk Tim Pengkaji Ucapan Para Tokoh, Ini Tujuannya

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan akan membentuk tim pengkaji yang berperan mengkaji tindakan yang melanggar hukum. Wiranto menyebut tim ini merupakan kesimpulan dari rapat koordinasi terbatas di kantornya, Senin, 6 Mei 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut