Elza Syarief: Banyak Nyawa Melayang, KPU Tak Usah Kejar Target 22 Mei

Pengacara Elza Syarief (kiri).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

VIVA – Pengacara Elza Syarief telah ditunjuk sebagai penasihat hukum untuk Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa. Dalam keterangan pers di Jakarta, Elza menegaskan bahwa nyawa manusia tidak bisa dibayar dengan uang.

"Bukan semudah itu nyawa manusia, karena nyawa manusia itu yang tertinggi. Kalian coba misalnya ada saudara yang meninggal dikasih Rp36 juta sudah oke? Enggak kan? Karena bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan ingat masa hidupnya," kata Elza Syarief di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurut Elza, tidak seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlakukan para korban seperti itu. Tapi, dia berharap KPU bisa mencari solusi dari permasalahan ini dengan mengungkap jelas penyebab kematiannya.

Dia juga mengimbau kepada Pemerintah untuk mengibarkan bendera putih setengah tiang sebagai bentuk telah terjadi tragedi. Elza juga berharap tidak ada lagi anggota KPPS yang menjadi korban.

"Saya bilang kalau untuk kemanusiaan ya harusnya persiapan. KPU persiapkan dengan baik dan tidak ada korban lagi. Kalau tidak bisa ya KPU harus mengorbankan tanggal 22 itu. Harus diperpanjang lagi," katanya.

KPU Jangan Kejar Target

Terkait dengan tragedi pemilu yang menyebabkan 573 petugas pemilu meninggal dunia, Elza Syarief mengimbau kepada KPU agat tidak fokus terhadap target.

Dia meminta kepada KPU untuk memperhatikan kesehatan para anggota KPPS. Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi yang gugur dalam tugas.

Anies Beberkan Alasan Krusial Hadirkan Ayah Harun Al Rasyid di Debat Perdana Capres

"Iya, KPU jangan hanya mau mengejar target tanggal 22 sukses, jadi terasa pekerjaan ini ya berarti, tapi tidak peduli kesehatan. Nanti yang meninggal dikasih santunan lagi? Jangan sampai dan jangan begitu. Itu yang saya enggak bisa terima, karena ini soal nyawa manusia," kata Elza Syarief.

Karena itu, dia menegaskan kepada KPU untuk tidak mengorbankan kembali nyawa anggota KPPS. Kemudian, KPU diminta untuk segera menghentikan perhitungan suara pemilu 2019 untuk memperbaiki manajemen. Karenanya, dia menilai target yang ingin dicapai KPU terlalu dipaksakan.

Pengamat Sebut Anies Politisasi Korban Tewas Pemilu 2019 untuk Kampanye

"Jangan korbankan nyawa manusia itu saja yang saya pikirkan. Bukan dihentikan, ya sementara untuk perbaiki manajemen ini. Habis itu lanjut lagi tidak apa-apa, kan semuanya tercatat, semuanya ada di C1, ada catatan dan ada IT juga," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.

img_title
VIVA.co.id
21 Maret 2024