- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperhatikan gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi masih lemah.
Taufik Basari, anggota tim hukum Jokowi-Ma’ruf, memberi contoh salah satu dalil permohonan tentang pengerahan aparat negara dalam pemenangan pasangan petahana justru salah alamat.
Sebelumnya, Taufik pun menyebut, kebanyakan tuduhan yang disampaikan Bambang Widjojanto saat bersidang kemarin lebih menyangkut perasaan, bukan fakta hukum.
"Pelanggaran administrasi itu masuk ke Bawaslu. Kemudian pelanggaran administrasi lainnya, seperti money politic, pengerahan ASN, itu ada mekanismenya di Bawaslu," kata Taufik saat menjadi narasumber dalam diskusi mingguan di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019.
Andai memang ada pengerahan, mantan aktivis YLBHI itu juga heran, dugaan kecurangan mestinya dilaporkan saat masa kampanye.
Mahkamah Konstitusi yang menjadi pintu terakhir bagi kandidat tak terima akan hasil pemilu, juga seyogianya memaparkan data dari pemohon tentang raihan suara versi miliknya.
"Untuk MK sendiri, sebenarnya dijelaskan, MK ini memeriksa, mengadili untuk sengketa perolehan hasil suara pilpres. Jadi masing-masing ada relnya," ujarnya.
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi kemarin, menyebut pasangan Jokowi-Ma'ruf turut mengerahkan ASN dalam membantu pemenangan.
Bambang Widjojanto selaku ketua tim hukum, merujuk pada pernyataan dua menteri yang mengarahkan agar menyosialisasikan program-program kerja pemerintah kepada masyarakat.
Kedua pejabat itu adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dengan membuat acara yang dihadiri ribuan perangkat desa.
Prabowo Bicara soal Demokrasi: Kritik Itu Harus dan Boleh, Namun yang Objektif
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan demokrasi akan semakin kuat di Indonesia karena maraknya perkembangan internet dan media sosial.
