- Jo Kenaru
VIVA – Ratusan warga Pulau Komodo, Manggarai Barat ( Mabar), Nusa Tenggara Timur, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Mabar, Rabu 17 Juli 2019. Mereka menuntut pembatalan penutupan Pulau Komodo yang akan menghilangkan mata pencaharian warga Kampung Komodo yang sudah sejak lama berdagang souvenir di pos Loh Buaya Pulau Komodo.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa yang datang dari Kampung Komodo ini juga mengecam rencana relokasi warga dari tempat tinggal mereka seperti yang diwacanakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Padahal, masyarakat telah lama mendukung konservasi dan pembangunan di taman nasional.
"Tidak hanya menolak penutupan Pulau Komodo, kami juga menolak pemindahan penduduk keluar dari pulau seperti yang diwacanakan Gubernur NTT. Sebagai masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TKN), sudah lama kami mendukung usaha-usaha konservasi dan pembangunan pariwisata. Namun kami menolak segala program pembangunan yang mengabaikan keberadaan kami sebagai penduduk setempat," kata Ihsan Abdul Amir selaku koordinator lapangan.
Warga akan melawan upaya penutupan sewenang-wenang Pulau Komodo. Karena ini terkait dengan mata pencaharian mereka. Apalagi warga telah merelakan tanah mereka untuk dijadikan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo (TNK). Tapi saat warga sudah mulai bergantung pada sektor pariwisata, pemerintah secara sepihak mengambil keputusan menutup Pulau Komodo dari aktivitas pariwisata. Keputusan ini jelas akan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi.
"Kami sudah lama terlibat dalam pariwisata berbasis konservasi. Penutupan sewenang-wenang Pulau Komodo akan menghilangkan mata pencaharian kami. Kami telah merelakan tanah kami untuk dijadikan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo (TNK). Lantas, ketika kami telah bergantung pada sektor pariwisata, pemerintah secara sepihak mengambil keputusan menutup Pulau Komodo dari aktivitas pariwisata yang dengan jelas amat merugikan kami secara ekonomi," seru Ihsan lagi disusul teriakan para pengunjuk rasa.
Dalam tuntutannya, masyarakat Komodo mendesak gubernur NTT untuk segera membatalkan rencananya untuk menutup Pulau Komodo dan rencana memindahkan sebagian ataupun seluruh penduduknya. Mereka juga menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya terhadap recana penutupan Pulau Komodo yang dicetus Gubernur NTT.
Warga Kampung Komodo juga menuntut pemerintah bertanggung jawab atas model pengembangan pariwisata di Kampung Komodo yang harusnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka juga menuntut Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) berpihak pada kepentingan masyarakat Komodo di samping menjalankan tupoksinya sebagai badan konservasi.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Aguatinus Ch Dula, saat berdialog dengan warga berjanji akan meneruskan tuntutan warga Kampung Komodo kepada Gubernur NTT dan Presiden Jokowi.
"penyataan sikap bapak ibu akan saya diteruskan ke gubernur dan presiden," kata Bupati Dula.
Setelah dari kantor bupati Mabar, pengunjuk rasa kemudian melanjutkan unjuk rasa di kantor DPRD dan kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Laporan Jo Kenaru/ Manggarai Barat- NTT
Liburan Lebaran ke Labuan Bajo: Tak Perlu Khawatir, Ini Jaminan Pemerintah!
Labuan Bajo sudah tiga tahun belakangan ini jadi salah satu destinasi yang direkomendasikan untuk berlibur selama musim libur lebaran
