- BNPB
VIVA – Makin banyak masyarakat yang ikut mengkarantina diri di rumah. Selain itu, pengumpulan dana gotong-royong untuk membantu masyarakat yang tak punya pilihan berdiam diri di rumah untuk mencari nafkah pun kian digalakkan.
"Di beberapa daerah sudah dibuat surat edaran oleh kepala daerah untuk bersama membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan cara menggalang dana partisipasinya agar mereka tidak lagi memiliki risiko yang cukup tinggi untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari," ujar juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.
Yurianto juga menyampaikan jika saat ini, seluruh provinsi telah membentuk gugus tugas untuk menangani COVID-19. Oembentukan gugus tugas ini diharapkan dapat membantu mencari penderita yang belum terdata oleh pemerintah.
"Beberapa saat lalu semua provinsi telah membentuk gugus tugas yang dipimpin langsung kepala daerah dalam hal ini oleh Gubernur untuk mengintegrasikan, mensinergikan, dan mengkolaborasikan seluruh kapasitas yang ada di provinsi dalam rangka menangani COVID-19," katanya.
"Ini upaya yang kemudian menunjukkan kinerja yang sungguh-sungguh dari kita semua dalam rangka untuk mencari kontak yang ada di luar yang masih positif, mencari penderita yang masih positif," sambungnya.
Gugus tugas ini juga dipersiapkan untuk meyakinkan masyarakat agar menjaga jarak atau berdiam diri di rumah untuk memutus penyebaran COVID-19. Mereka juga akan melakukan kegiatan rapid test untuk bisa mengisolasi yang terinfeksi dari masyarakat.
"Kemudian juga secara proaktif mencari kasus yang masih berada di luar dengan melaksanakan kegiatan rapid test untuk kemudian secepatnya kita bisa melakukan isolasi memisahkan dengan kelompok masyarakat yang sehat lainnya," ucapnya.
Gugus tugas ini dipersiapkan agar dapat menjaga masyarakat yang sehat tidak terinfeksi virus dan yang telah terinfeksi bisa segera mendapatkan perawatan.
"Ini pun sejalan dengan kebijakan kita untuk tetap menjaga yang sehat tetap sehat kemudian secepatnya yang menjadi sakit ringan bisa kita tangani dan yang sakit berat bisa dirawat dengan semaksimal mungkin," pungkasnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
