- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta. Keinginan memindahkan ibu kota dari Jakarta, sebenarnya sudah diwacanakan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sayangnya belum dapat diwujudkan.
Padatnya penduduk, semrawutnya tata kota, beban sosial yang tinggi dengan kemacetan lalu lintas, dan banjir yang terus melanda setiap tahun di Jakarta, membuat Jokowi beriniatif memindahkan ibu kota ke daerah lain.
Jokowi pun berencana mengumumkan pemindahan ibu kota baru, saat memberikan pidato kenegaraan pada sidang MPR, Jumat 16 Agustus 2019.
Pada Mei lalu, Presiden Jokowi pun telah meninjau enam daerah yang berpeluang menjadi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Empat daerah di Kalimantan Tengah, yakni Palangka Raya yang juga ibu kota Kalteng, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau. Dan, dua daerah di Kalimantan Timur, yakni Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara.
Spekulasi di mana lokasi calon ibu kota baru Indonesia pengganti DKI Jakarta pun mencuat. Seleksi ibu kota baru pun ngerucut pada tiga daerah, setelah Jokowi meninjau langsung ke lokasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, terdapat tiga daerah yang dipertimbangkan untuk menjadi ibu kota baru. Tiga lokasi tersebut, yakni Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, dan Gunung Mas, serta Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah.
Ketiga lokasi itu menjadi yang diunggulkan, berdasarkan hasil survei yang selama ini dilakukan pemerintah. Kajian terhadap calon ibu kota baru, dilakukan dengan melihat dampak segi kebencanaan, ekonomi, keamanan, hingga sosial politik.
Kalimantan Timur menjadi lokasi yang difavoritkan dibanding lokasi lain, karena dinilai aman dari bencana gempa, dan risiko kebakaran hutan rendah. Selain itu Kaltim memiliki infrastruktur yang memadai. Kaltim memiliki dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, yang masing-masing memiliki pelabuhan dan bandara cukup besar.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai meninjau dua lokasi calon ibu kota baru bersama Presiden Jokowi, menyebutkan daerah Gunung Mas memiliki kondisi alam yang bagus, dengan hutannya masih asli, dan jalan nasional sudah dibangun dan bagus.
"Tetapi, jauh dari dari mana-mana yang ada. Sehingga, perlu sarana dasar yang lebih daripada yang Kaltim," katanya.
Seperti apa gambaran Ibu Kota Republik Indonesia yang baru pengganti Jakarta mulai terkuak. Secara politis, kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ibu kota baru Indonesia tidak akan menjadi daerah otonomi baru.
"Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tetapi, secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru," kata Tjahjo, usai rapat kabinet terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.
Tjahjo memastikan, ibu kota yang baru nantinya sangat berbeda dengan DKI Jakarta. Mengingat, ibu kota bukan sebagai wilayah, hanya pusat pemerintahan saja. Dengan hanya sebagai pusat pemerintahan, sehingga tidak akan ada pemilihan umum daerah.
"Ya, khusus (administratif), kayak Putra Jaya di Malaysia," katanya.
Pemindahan ibu kota baru tersebut, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta. Sebagian besar akan didanai investasi swasta.
Ibu kota baru akan memiliki fasilitas dasar dan layanan publik yang berkualitas dan membuat nyaman penduduknya, khususnya 1,5 juta penduduk yang mayoritas berisi pegawai pemerintahan dan keluarganya, TNI-Polri, maupun pelaku usaha di dalamnya.
Mulai dibangun 2021
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, tahap pembangunan akan dimulai pada 2021, dan pemindahan pertama ke lokasi baru akan dimulai pada 2024, yang sekaligus jadi akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
“Yang terpenting adalah pada 2024, kita memulai proses pemindahan tersebut, karenanya zona intinya pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektare,” ujar Bambang
Untuk tahap awal, pemindahan fungsi-fungsi pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif akan dilaksanakan terlebih dahulu. Istana Presiden diprioritaskan mulai dibangun pada 2021.
Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40 ribu hektare. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.
Pada periode itu, akan dibangun perumahan untuk aparat sipil negara (ASN), kantor-kantor diplomatik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, high tech industry, pusat riset dan penelitian, tempat pertemuan, pusat olahraga, serta pusat perbelanjaan. Termasuk, membangun fasilitas markas militer Angkatan Darat, Laut, dan Udara di sekitar ibu kota baru.
Selanjutnya, kawasan ibu kota baru tersebut akan dikembangkan hingga 200 ribu hektare. Perluasan itu bisa dilakukan mulai 2030-2045. Nantinya, akan dibangun taman nasional, konservasi orang utan dan kluster pemukiman non-ASN.
Selain itu, nantinya juga akan dikembangkan wilayah metropolitan dan wilayah pengembangan terkait wilayah provinsi sekitarnya. Kota ini dalam jangka panjang akan menampung 1,5 juta orang.
Ibu kota baru juga akan dibangun dengan konsep hutan kota. Kapasitas ruang terbuka hijaunya minimal 50 persen dari luas keseluruhan.
Perencanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota pun akan mencotoh pusat-pusat pemerintahan negara-negara yang sudah lebih dulu sukses memindahan ibu kotanya, seperti Brasilia, Washington DC, dan Canberra.
"Saya sudah pernah ke Washington DC, Canberra, ibu kota yang dibangun khusus punya tata kota relatif sangat baik, sangat nyaman untuk penghuninya. Intinya, kita ingin bangun kota yang hidup, yang nyaman dan ideal bagi penghuninya," ujar Bambang. (asp)
