- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mendorong personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa mengamankan rumah sakit di Papua dan Papua Barat. Hal itu dikatakan Nila merespons terjadinya kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, beberapa hari ini.
Menurut Nila, sangat penting personel TNI dan Polri bisa menjaga rumah sakit di Papua dan Papua Barat. Upaya itu agar masyarakat yang ingin berobat tetap mendapatkan rasa aman.
"Kami akan minta kalau misalnya mereka takut dengan keamanan, kami minta untuk diawasi atau dibantu oleh TNI untuk keamanan," kata Nila di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019.
Saat ditanya alasan rumah sakit setempat berhenti beroperasi karena alasan keamanan, Nila mengaku belum dapat informasi lebih jauh. Hanya saja, kata dia, pelayanan publik terutama rumah sakit harus tetap berjalan.
Nila juga mengatakan, pihaknya bakal mengecek lokasi apakah rumah sakit di sana tetap beroperasi atau tidak. Dia memastikan pihaknya terus bekerja dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Nanti saya akan cek kalau RS Sorong tadi. Kita tetap harus bekerja, kita harus melayani," ujar Nila.
Dalam dua hari ini situasi sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, seperti di Sorong, Manokwari, dan Jayapura, terjadi kerusuhan. Aksi massa memprotes insiden yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo pun telah mengeluarkan pernyataannya untuk menenangkan masyarakat Papua dan Papua Barat. Dia juga mewanti-wanti agar kerusuhan tersebut tak jadi melebar. Jokowi menyatakan pemerintah akan berusaha menjaga harkat, martabat anak bangsa, termasuk di Papua.
"Yakinlah pemerintah menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," kata Jokowi, Senin lalu.
Sementara itu, informasi diterima awak media, aksi protes warga Papua yang berujung kerusuhan kini meluas ke daerah Fakfak.
PP Muhammadiyah Surati Jokowi Jelang Pembentukan Pansel KPK
PP Muhammadiyah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jelang pembentukan panitia seleksi (pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 5 tahun mendatang
