Ada SP3, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan RJ Lino dan Emirsyah Satar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan belum tentu menghentikan perkara korupsi yang berumur lebih dari dua tahun, seperti kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II, yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Meskipun, Pasal 40 UU KPK yang baru disahkan DPR RI disebutkan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, dalam Pasal 40 UU KPK yang baru terdapat frasa 'dapat'. Dengan adanya frasa 'dapat' tersebut, memungkinkan institusinya menggunakan kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau tidak. 

"Terkait dengan jangka waktu penyidikan maksimal dua tahun KPK itu dapat menghentikan proses penyidikan atau SP3, artinya apa? Artinya, KPK juga bisa saja lebih dari dua tahun, karena rumusannya kan 'dapat'," kata Alexander kepada awak media, Kamis 19 September 2019.

Mantan hakim Pengadilan Tipikor tersebut menjelaskan, terdapat sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK memiliki kerumitan yang tinggi. Apalagi, perkara korupsi yang lintas negara.

"Kasus yang rumit, biasanya yang melibatkan otoritas luar negeri biasanya sangat lama. Kita lihat ada (kasus) Inospec, itu lebih dari dua tahun," kata Alexander. 

Catatan VIVAnews, terdapat sejumlah perkara yang telah lebih dari dua tahun ditangani KPK. Beberapa di antaranya, kasus RJ Lino yang ditangani KPK sejak akhir 2015, dan kasus suap Garuda.