- www.pixabay.com/tookapic
Selain kelompok independen, ujar Enda, ada lagi kelompok yang lebih militan. Kelompok ini tak tergantung pada ada atau tidaknya logistik. Mereka berkumpul dan bekerja karena kesamaan ideologis atau kesamaan preferensi pada kandidat tertentu.
"Makanya kemarin itu kalau kita lihat perkembangan buzzer itu, bisa dikatakan cukup serem juga lah ya. Bukan hanya tim sukses yang punya pasukan digital, tapi kemarin kita lihat juga beberapa kali sisi lain yang mengangkat isu khilafah, HTI, dan mereka melakukan aksi yang sangat masif di media sosial," ujarnya.
Salah seorang yang disebut buzzer, Denny Siregar
Menurutnya, kelompok ini bisa dikatakan lebih militan, dan motivasi mereka mungkin bukan karena dibayar, tetapi karena ada kesamaan misi ideologis di situ.
Enda juga mengatakan, jika memang bergerak secara profesional dan itu dimaknai sebagai dibayar, maka  artinya mereka dibayar. Tapi apakah mereka profesional dalam arti kode etik atau kebenaran informasi, itu beda lagi itu. Tapi kalau motifnya bayaran, sering kali mereka bayaran. Menurutnya, kelompok berbayar ini ada konsultannya, ada yang memikirkan strateginya, ada yang memikirkan bagaimana teknisnya, berapa jumlah pasukannya, hingga arahan dan logistiknya.
Ia menghitung, jika satu tim ada 10 orang dan per orang dibayar Rp6 juta, maka dalam satu bulan operasional mereka dibayar Rp60 juta. Itu baru biaya per orang. Artinya jika dikontrak selama enam bulan, maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp360 juta.
Pengaruhi Opini Publik
Direktur Riset Pollmark, Eko Bambang Subiantoro membedakan buzzer dengan influencer. Menurutnya, buzzer atau orang yang bekerja kalau dalam konteks politik dia bekerja melakukan propaganda politik, dan itu tidak bisa dihindari dalam konteks sekarang ini.
Tapi memang tiap-tiap buzzer ini pada akhirnya tidak memberikan sesuatu yang positif dalam konteks misalnya bagaimana berdemokrasi yang baik, bagaimana menyampaikan informasi yang mengedepankan edukasi politik kepada masyarakat.  Menurut Eko, fenomena penggunaan buzzer saat ini hanya sekadar untuk melakukan pembelaan dan pembenaran. Tidak ada kesan untuk mengedukasi publik, misalnya untuk memahami sebuah masalah, tapi hanya sekadar setia pada kelompok tertentu dengan cara melakukan serangan balik dan meng-counter isu negatif yang mengarah pada kandidat yang didukungnya.
