7 Kali Berturut-turut Polri Raih Predikat WTP dari BPK
- Istimewa
VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit keuangan Polri tahun anggaran (TA) 2019 terhadap 20 Satuan Kerja (Satker) di tingkat Mabes Polri selama 100 hari kerja yang dimulai sejak tanggal 27 Januari hingga 12 April 2020. Hasilnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena Polri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
Penyerahan predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan Polri TA 2019 dilakukan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu 22 Juli 2020. Kapolri Jenderal Idham Azis menyampaikan, meskipun BPK memberikan opini WTP terhadap Polri, pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh pengawas keuangan negara itu.
“Polri siap menindaklanjuti rekomendasi dan telah membuat rencana aksi serta kewajiban para Kasatker dan Kasatwil selaku Obrik bertanggung jawab untuk menuntaskan seluruh temuan BPK, yang nantinya di bawah pengawasan Irwasum Polri,” kata Idham dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 22 Juli 2020.
Baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Penasihat Kapolri: Ada Upaya Rusak Wibawa Polri
Hal tersebut, kata Idham sebagai bentuk wujud nyata bukti Polri dan jajaran serius untuk memperbaiki manajemen dan pertanggung jawaban keuangan negara pada tubuh Polri ke arah yang lebih baik.
Dengan komitmen itu, Idham menekankan menghindari potensi kerugian negara yang akan datang.
Di sisi lain, Idham mengapresiasi kepada BPK yang kembali memberikan predikat WTP terhadap Polri selama tujuh kali bertutut sejak tahun 2013 hingga 2019. Capaian ini, kata Idham merupakan prestasi seluruh jajaran Korps Bhayangkara atas kerja kerasnya dalam mewujudkan tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan negara.
“Namun demikian kami menyadari bahwa masih ada kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI). Kami selalu siap memperbaiki,” lanjut mantan Kapolda Metro Jaya itu. (ren)
Sulsel Darurat Narkoba! Rudianto Lallo Desak Polisi-BNN Berantas Bandar
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo (RL) menyebut Sulawesi Selatan (Sulsel) menghadapi status darurat peredaran narkoba. Rudianto Lallo mendesak polisi & BNN
