- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi arahan kepada semua kepala daerah, terutama yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 untuk memperketat Protap COVID-19. Sehingga Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
“Momentum Pilkada bukan menjadi media penularan, melainkan justru menjadi gelombang memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan COVID-19," kata Tito saat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2020 bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Selasa malam 25 Agustus 2020.
Baca juga: Dua Jenderal Polisi Akui Terima Aliran Dana dari Djoko Tjandra
Mantan Kapolri ini menjelaskan hingga hari ini tidak satupun ahli yang bisa menjawab kapan pandemi COVID-19 selesai. Yang ada, menurutnya baru sebatas skenario prediksi pandemi selesai, yaitu skenario saat vaksin ditemukan dan saat terjadinya herd immunity.
Oleh karena itu pandemi COVID-19 menjadi urusan sosial kontrol. Dan perlu dukungan dari seluruh jajaran pemerintah di daerah agar pandemi bisa tertangani dengan baik.
"Tidak cukup hanya diimbau dan didorong. Perlu ada keserentakan dan kesungguhan untuk menangani COVID-19 ini. Kita juga masih perlu meningkatkan masalah 3 M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," kata dia.
Pada kesempatan itu, Mendagri memuji kinerja Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dengan jajarannya dalam melawan pandemi COVID-19. Yang terus melakukan rapid test secara masif.
“Tingkat testingnya per satu juta penduduk. Nomor 2 terbanyak di seluruh Indonesia. Langkah untuk melakukan aggressive testing, kita sudah bisa memahami bahwa strategi penanganan Covid-19 on the right track di Sumbar,” tegasnya.
Meskipun mengapresiasi, Tito masih melihat problem yang dihadapi, yaitu dalam hal penerapan 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan pelarut lemak, dan menjaga jarak. “Ini memang masih problema,” ungkapnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Irwan mengakui kesadaran masyarakat untuk menerapkan 3M masih belum terlalu efektif. Untuk itu, dirinya bersama DPRD Provinsi tengah menyiapkan Perda untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
Hal itu sekaligus sebagai upaya mewujudkan daerahnya aman dari Covid-19, tapi tetap produktif. “Insya Allah (dengan Perda) bisa mengurangi penambahan positif karena kita ikut protokol kesehatan. Untuk itu, mohon dukungan,” ujar Irwan. (ren)
