Fadli Zon Sebut 4 Beban Berat Selama Jokowi Menjabat, Apa Saja?

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Fadli Zon.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVAnews/Lilis Khalis

"Saat ini utang luar negeri kita lebih dari US$402 miliar atau Rp6.000 triliun," ujar dia.

Beban kedua, terkait beban hukum. Fadli menilai adanya kerusakan tatanan hukum di pemerintahan Jokowi. 

Fadli menyoroti pengesahan undang-undang sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Dia melihat, pola penerbitan Omnibus Law bukanlah bentuk terobosan hukum melainkan bentuk perusakan hukum. 

"Melalui Omnibus Law inilah kian sempurnalah sentralisasi kekuasaan berada di tangan presiden. Saya melihat kebijakan Omnibus Law ini bukan deregulasi, tapi yang tepat disebut konsolidasi kekuasaan," ucapnya.

Dilanjutkan Fadli, beban ketiga adalah beban perpecahan. "Di periode sekarang ini masih ada upaya bermain-main isu sensitif keagamaan," tuturnya. 

Fadli kemudian menyinggung soal menteri Agama yang dinilai berkali-kali membuat umat Islam marah, karena sejumlah ucapan dan kebijakannya. "Seharusnya di periode kedua ini Presiden Joko Widodo belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi," ujar Fadli.
 
Kemudian, beban keempat, Fadli menyebut beban sosial. Sebelum pandemi COVID-19, rakyat sudah terbebani kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif tol, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Kini, beban rakyat bertambah karena pandemi. 

"Ironisnya, pemerintah terkesan menggunakan pandemi justru sebagai momen menolong para pengusaha, bukan menolong rakyat kecil. Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), misalnya, 24 persennya digunakan untuk menolong korporasi. Hanya 12 persen saja yang digunakan untuk belanja kesehatan. Inilah sesuatu yang ironis," katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title