- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
VIVA – Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait menerima gratifikasi penggunaan Jet Pribadi dalam kunjungan ke Aceh dan Sumatera Utara.
Ternyata yang melaporkan Suharso, yang diketahui masih menjabat Pelaksana Tugas Ketum PPP, adalah kadernya sendiri yakni Nizar Dahlan.
Nizar mengatakan, informasi yang didapatnya, penggunaan jet pribadi oleh Suharso Monoarfa tidak menggunakan dana partai atau kementerian. Maka dari itu menurutnya, patut diduga sebagai gratifikasi.
"Fakta-fakta tersebut memenuhi kualifikasi dengan tindakan pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat(1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001," kata Nizar Dahlan saat dikonfirmasi, Jumat 6 November 2020.
Baca juga: KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Dugaan gratifikasi tersebut, kata Nizar, juga dikuatkan dengan informasi di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada tahun 2018. Kekayaan terlapor atau Suharso Monoarfa tercatat Rp84.279.899,-
Dari situ, Nizar menarik kesimpulan tidak mungkin Suharso dapat menyewa pesawat pribadi. Selain itu juga, tidak mungkin seseorang meminjamkan pesawat pribadi, jika terlapor bukan seorang pejabat negara.
Karena itu, Nizar melaporkan yang bersangkutan ke KPK, pada Kamis kemarin 5 November. Anggota Komisi VII DPR RI 2004-2009 tersebut meminta KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan pada tingkat penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Ia berharap, komisi antirasuah itu segera memanggil terlapor dan saksi untuk diperiksa.
"Sebagai kader senior PPP dan pernah dipercaya menjadi wakil rakyat, saya sangat peduli dengan masa depan partai, sehingga merasa perlu melakukan langkah-langkah penyelamatan partai warisan ulama dan mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Nizar.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi mengenai laporan masyarakat terhadap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa.
"Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Jumat, 6 November 2020.
Ali menjelaskan, tindakan selanjutnya terhadap setiap laporan masyarakat, KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima.
"Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data tersebut," kata Ali.
Bila dari hasil telaah dan kajian ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, menurut Ali, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku.
