- Istimewa
VIVA – Imunisasi atau suntik vaksin COVID-19 memberikan dampak langsung berupa perlindungan individu. Jika makin banyak yang mendapatkan antibodi atau berhasil mencakup minimal 75 persen dari populasi maka akan tercapai kekebalan kelompok (Herd Immunity).
Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti.
"Dengan begitu, 25 persen populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit," ungkap Brian di Jakarta lewat siaran pers KSP, Jumat 6 November 2020.
Baca juga: Jelang Pencoblosan, Anggota KPU dan Bawaslu Dilarang Ngopi di Warkop
Brian mengatakan, kondisi saat ini dunia belum menemukan obat spesifik yang dapat membunuh virus yang dikenal dengan istilah lain SARS-Cov. Namun pemerintah memastikan, hingga kini para pakar terus meneliti sifat dan karakteristik virus penyebab pandemi COVID-19 di Tanah Air.
Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan dengan kampanye ubah perilaku dan pengembangan vaksin adalah upaya terbaik saat ini.
Sekadar diketahui, vaksin yang lolos uji klinis tahap dua sebetulnya sudah dapat memberikan gambaran awal bahwa vaksin tersebut adalah efektif dan aman. Menurut dia, uji klinis tahap tiga yang dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar antara kisaran 1.000-10.000 orang, memungkinkan efek yang tidak diinginkan kecil.
"Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin produksi Sinovac karena Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap tiga, serta PT Bio Farma (Persero) akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional," ujar Brian.
Dengan fakta tersebut, Brian menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu atas kesimpulan dan rekomendasi akhir. Apalagi proses ini melibatkan Indonesia in Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Prinsip keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Brian mengungkapkan, pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edar dan punya persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA).
Saat ini, BPOM bahkan tengah melakukan kunjungan ke pabrik Sinovac di China untuk melakukan penilaian proses produksi, bersamaan dengan uji klinis tahap tiga yang sedang berlangsung.
"Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap tiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut," ujarnya. (art)
