Doni Monardo: Satgas COVID-19 Dihalangi Lakukan Tracing di Petamburan
- BNPB
VIVA – Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo meminta agar aparat Satgas COVID-19 di daerah untuk melanjutkan usaha melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment) di Petamburan. Dan, melakukan pendekatan persuasif serta mengajak masyarakat bekerja sama atas nama nilai kemanusiaan.
"Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif," tulis keterangan pers BNPB soal laporan peserta rapat virtual dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Minggu 22 November 2020.
Dia mengungkapkan mendapat laporan terkait penelusuran kontak pasien COVID-19 dari massa Habib Rizieq Syihab. Petugas mengaku dihalangi ketika berusaha melakukan pelacakan dan meminta dukungan dari Satgas COVID-19 pusat untuk masuk klaster-klaster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat keramaian itu.
"Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan (Jakarta) maupun di Megamendung (Bogor), petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas COVID-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster-kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan," katanya.
Doni Monardo mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW. Sehingga, proses penemuan kasus COVID-19 bisa dengan baik dijalankan.
"Sampaikan bahwa kami akan melakukan tes massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," kata Doni.
Ia juga mengimbau kepada semua kepala daerah untuk mengantisipasi kerumunan akibat kegiatan sosial dan keagamaan yang digelar di daerah masing-masing. Ia meminta mereka mencegah dan menangkal sejak dini potensi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
