FPI Dibubarkan, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Harus Adil

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan sebenarnya kalau surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam (FPI) telah habis, maka otomatis dinyatakan tidak ada atau ilegal.

img_title Saat Prabowo Sentil 'Pelacur Intelektual' hingga Buzzer, Singgung Aliran Uang Puluhan Triliun untuk Sebar Hoaks

Maka menurutnya, pemerintah tidak perlu membubarkan karena sudah bubar sendiri. Tapi jika SKT itu habis pada Juni 2019, dia mempertanyakan kenapa baru sekarang diumumkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Meski demikian, pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada Ormas lain yang tidak memiliki SKT, Ormas itu juga harus ditertibkan," kata Mu'ti melalui akun twitternya @Abe_Mukti seperti dikutip VIVA, Rabu, 30 Desember 2020.

img_title Mendagri Tito Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Prabowo Beri Pesan Khusus

Baca juga: Sikap Pemuda Muhammadiyah Usai Pemerintah Bubarkan FPI

img_title Pemerintah Gandeng Muhammadiyah Percepat Pembangunan Nasional, Ini Alasannya

Termasuk kepada ormas yang jika kegiatannya meresahkan masyarakat, gemar sweeping dan main hakim sendiri. Menurutnya, pemerintah juga di situ harus tegas. Karena hukum harus ditegakkan pada semuanya.

Meski begitu, pembubaran FPI ini menurutnya tidak perlu disikapi dengan berlebihan. Apalagi sampai menyebut pemerintah sebagai anti-Islam.

"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan," katanya.

Intinya saat ini, Mu'ti menilai, efek pembubaran FPI adalah pemerintah harus bersikap adil. "Yang penting Pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua," jelasnya.

Melalui surat keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, organisasi Front Pembela Islam, resmi dibubarkan. Dengan begitu, pemerintah melarang kegiatan FPI di wilayah NKRI.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Itu dibacakan dalam konferensi pers bersama di Kementerian Polhukam, Rabu, 30 Desember 2020. Mengingat organisasi ini dilarang, maka simbol dan aktivitasnya di Indonesia juga sudah tidak bisa dilaksanakan lagi.

"Memutuskan menetapkan keputusan bersama Mendagri RI, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNPT, tentang pelarangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta menghentikan kegiatan FPI. Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas," ujar Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (ase)

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dedi Irawan

Soroti Dugaan Perundungan Putri Dasco, Pemuda Muhammadiyah Desak Ada Efek Jera di Ruang Digital

Muhammadiyah menegaskan bahwa dinamika maupun perbedaan pandangan politik yang melibatkan orang tua tidak semestinya menyeret anak-anak yang masih di bawah umur.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut