Tingkat Kematian Pasien COVID-19 di Malang Lebih Tinggi dari Nasional
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Wali Kota Malang Sutiaji mengumumkan bahwa angka kematian pasien COVID-19 di wilayahnya lebih besar dari persentase nasional. Angka kematian di Kota Malang sebesar 6,9 persen, sedangkan rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 2,9 persen.
Penyebab utama tingginya tingkat kematian, katanya, karena kondisi sebagian pasien COVID-19 saat dirujuk ke rumah sakit sudah kritis. Bahkan, saturasi oksigen pasien COVID-19 di bawah 90-80 persen, padahal batsa normal kadar oksigen sebesar 95 hingga 100 persen.
"Kenapa tingkat kematian kita tinggi karena memang rata-rata mereka masuk ke rumah sakit ini posisinya dalam posisi saturasi oksigennya sudah di bawah 90 hingga 80 persen, sehingga langsung membutuhkan ventilator. Mortality rate (tingkat kematian) kita 6,9 persen, melebihi nasional sebesar 2,9 persen," kata Sutiaji, Senin, 11 Januari 2021.
Baca: Apa Perbedaan Vaksin China Sinovac dan Sinopharm serta Merek Lain?
Pemerintah Kota Malang berharap, saat masyarakat merasakan gangguan kesehatan langsung melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Sebab, tindakan cepat pasien akan memudahkan tim medis mendeteksi penyakit serta mendapatkan perawatan.
Masyarakat yang sulit dipantau adalah yang tidak mendaftarkan diri dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka yang terdaftar dalam Prolanis justru tingkat kematiannya rendah karena dia aktif dalam pantauan dan kktif melaporkan kondisinya.
Sutiaji mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Malang Raya yang resmi diterapkan pada 11-25 Januari bisa menurunkan tingkat kematian pasien COVID-19 di Kota Malang. Dia berharap, dengan PPKM kesadaran masyarakat dalam menarapkan protokol kesehatan dapat ditingkatkan.
"Yang terpenting mengingatkan kita semua bahwa COVID-19 ini lebih ganas. Bagaimana menekan itu (tingkat kematian), tentu kesadaran masyarakat yang harus dikuatkan. Jadi jangan hanya ikut simbolis PPKM," ujarnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
