- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ternyata mengalami penyusutan tenaga penyuluh dalam beberapa tahun terakhir.
Oleh sebab itu, para penyuluh dan petugas keluarga berencana yang tersisa saat ini memohon kepada Presiden Joko Widodo diangkat sebagai abdi negara.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 oleh Presiden.
"Dengan berat hati menyampaikan usulan dari para penyuluh dan para petugas KB yang ada di desa," kata dia di Istana Negara, Kamis, 28 Januari 2021.
Hasto mengungkapkan, pada beberapa tahun lalu, tenaga penyuluh dan petugas KB BKKBN mencapai 45.000 namun saat ini hanya tersisa sekitar 22.600.
"Mereka yang pada beberapa puluh tahun lalu jumlahnya 45 ribu di seluruh pelosok. Sekarang PNS yang ada tinggal 13 ribu dan non PNS 9.600," tutur dia.
Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa menjadi Pegawa Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami mengusulkan ke Pak Presiden untuk bisa diberi kemudahan nanti baik ikut masuk sebagai PNS tenaga fungsional maupun juga sebagai tenaga PPPK," ucap dia.
Dia memastikan, semua yang dilakukan BKKBN adalah untuk percepatan agar pencapaian kinerja di 2021 bisa mendukung tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden.
Visi itu, dikatakannya, adalah terwujudnya Indonesia maju, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
"Mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna tercapainya Indonesia maju, berdaulat dan mandiri serta berkepribadian berlandaskan gotong royong," tutur dia.
Baca juga: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinanti, Rupiah Melemah Tajam
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
