- Andry Daud/VIVA
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah tidak anti kritik seperti yang dituduhkan. Buktinya, kata dia, kritik mengenai vaksin COVID-19 dan lampiran investasi miras di Perpres Nomor 10 tahun 2021, dipenuhi pemerintah.
Dalam akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd dikutip VIVA pada Rabu 3 Maret 2021, ia mengatakan bahwa saat vaksin mulai datang ke Tanah Air, sejumlah pihak mengkritik. Saat itu, vaksin diminta untuk digratiskan dengan berbagai alasan.
"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," kata Mahfud dalam cuitannya.
Baca juga: Pakar Hukum: Kerumunan di Maumere Spontan, Tak Ada Unsur Pidana
Begitu juga dengan Perpres Nomor 10 tahun 2021, yang salah satu point lampirannya berisi investasi miras di beberapa provinsi. Suara keras muncul dari MUI, Muhammadiyah juga NU. Penolakan dengan alasan rasional itu, kemudian membuat Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin, mencabut lampiran soal investasi industri miras di Perpres tersebut.
"Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akomodatif thd kritik dan saran. Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan," jelasnya.
Penyakit Menular Arbovirosis Jadi Ancaman Baru, Menkes Budi: Lakukan 5 Hal Ini untuk Menanganinya
Penyakit arbovirosis atau infeksi yang disebabkan oleh sekelompok virus yang menyebar ke manusia melalui gigitan serangga, terus mengancam secara global. Termasuk DBD.
