- Dokumentasi Humas KSP
VIVA – Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf berkomitmen merawat demokrasi, menjaga kebebasan berpendapat, dan pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan Jaleswari dalam diskusi terbatas dengan jajaran Kemenkopolhukam, Staf Khusus Presiden dan Tenaga Ahli di lingkup Kantor Staf Presiden, Jumat 5 Maret 2021.
“Penurunan angka Indeks Demokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi harus dilihat sebagai bahan evaluasi. Sehingga kebijakan dan tata kelola Pemerintah ke depan menjadi lebih baik,” ujar Jaleswari di Jakarta.
Menurut Jaleswari, komitmen kuat Jokowi ditunjukan dengan membuka ruang diskusi untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sejumlah langkah sudah dilakukan di antaranya penyusunan panduan oleh Kemenkominfo, pembentukan tim kajian oleh Kemenkopolhukam, dan Surat Edaran Panduan dan Polisi Virtual oleh Mabes Polri.
Bersama DPR, dalam jangka panjang pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan revisi Undang-undang tersebut.
“Agar UU ITE dapat disempurnakan, memberikan rasa keadilan dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” tegas Jaleswari.
Kontribusi besar dalam membentuk performa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh dari sektor ekonomi, investasi, kemudahan berusaha, dan layanan publik.
Karena itu, implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait penyederhanaan tata kelola perizinan, serta penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi terobosan dalam perbaikan IPK Indonesia ke depan.
”Meski kita memahami di masa pandemi ini, lebih dari 120 dari 180 negara yang dinilai, memiliki skor IPK di bawah 50 dan sebagian besar mengalami penurunan skor dibanding tahun sebelumya,” ujar Jaleswari.
Tenaga Ahli Utama (TAU) Bidang Politik Kedeputian V Sigit Pamungkas menambahkan, untuk membentuk persepsi publik yang kuat tentang komitmen pemerintah dalam merawat demokrasi dan pemberantasan korupsi diperlukan strategi yang tepat. Strategi itu berupa pentingnya waktu siklus publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikelola oleh lembaga pemerintah.
“IDI bisa diterbitkan pada waktu yang tepat sebagai pembanding dari indeks keluaran lembaga internasional,” ujar Sigit.
Menurut Siigit, IDI memiliki keunggulan menangkap fenomena domestik pada level mikro yang luput ditangkap oleh lembaga internasional. IDI juga berguna untuk pemetaan peranan stakeholder, baik itu Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, maupun masyarakat.
“Sehingga mampu menjelaskan dinamika demokrasi Indonesia secara lebih akurat,” ujar Sigit.
Jokowi Sets New Rule for Social Health Insurance
Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) officially removed the class 1, 2, 3 system of the Social Health Insurance Administration Organization (BPJS).
