- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Terdakwa perkara dugaan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan suap penghapusan red notice serta Daftar Pencarian Orang (DPO), Djoko Tjandra melalui pengacaranya mengklaim jika niat satu-satunya hanya pulang ke Indonesia.
Bahkan, hal itu melebihi niatnya untuk mengurus Peninjauan Kembali (PK) atas kasus cessie Bank Bali.
Pernyataan itu disampaikan saat persidangan dengan agenda pembacaan Duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 25 Maret 2021.
"Satu-satunya niat terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra adalah pulang ke Tanah Air yang dicintainya. Lebih daripada niatnya hendak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah action plan dia batalkan," kata pengacara Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo.
Pembatalan action plan tersebut dengan alasan dimaksud, kata Soesilo, hanyalah delik penipuan semata. Sebab, seluruh poin dalam action plan itu dianggap Djoko Tjandra tak mungkin bisa dilakukan.
"Upaya hukum permohonan fatwa MA yang dijanjikan oleh saksi Pinangki Sirna Malasari tidak terwujud dan tidak lebih daripada hanya suatu penipuan belaka," kata Soesilo.
Dengan alasan tersebut, dalam duplik itu, Djoko Tjandra meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari semua dakwaan.
"Oleh karena itu, berdasar asas hukum universal 'actio non facit reum, nisi mens sit rea' yang artinya suatu tindakan tidak membuat orang bersalah jika tidak ada niat atau maksud jahat," ujarnya.
Djoko Tjandra pada perkaranya dituntut hukuman penjara selama empat tahun. Selain itu, Djoko juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.
MK Siapkan Tukang Pijat hingga Vitamin untuk Hakim Selama Sidang Sengketa Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
