- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten mengenai kebijakan pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan kebingungan masyarakat.
Puan mengatakan, sebelum memutuskan melarang aktivitas mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun kenyataannya tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.
"Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten," kata Puan, dalam keterangannya, Kamis, 8 April 2021.
Menurut Puan, mengatasi penyebaran COVID-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran COVID-19, tapi dampaknya mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.
Politikus PDIP ini mengatakan, masyarakat juga masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan. Karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan dan tempat wisata. Hal itu agar pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.
"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya," ujar Puan.
Puan menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang masif dan efektif. Supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran COVID-19.
"Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama," ujarnya
Lengkap! 17 Poin Rekomendasi Rakernas V PDIP
PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional V yang dilaksanakan di Jakarta pada 24-26 Mei 2024.
