- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan ada insiden penguntitan sejumlah pegawai KPK yang belakangan dia ketahui sama-sama tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digagas pimpinan KPK. Insiden penguntitan itu terjadi sebelum dilakukan TWK.
"Ada, sebelum tes kami seperti ada orang-orang yang men-profile. Kami tahu darimana? Kami tahu dari tetangga kami masing-masing, kita informasikan ke sesama pegawai ternyata pola-polanya sama, ada yang diikuti, ada mantau, ada yang tanya-tanya tetangga sekitar," kata Novel Baswedan dalam wawancara di tvOne dikutip VIVA, Kamis, 20 Mei 2021.
Mantan perwira polisi itu mempertanyakan adanya upaya yang luar biasa dengan melakukan penguntitan para pegawai KPK. Tentu tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk menggelar TWK pegawai KPK.
"Kalau anggaran yang dikeluarkan KPK Rp2 miliar untuk assesment ini, sebetulnya kepentingannya apa juga saya enggak melihat ada yang penting. Tapi effort surveilance kepada orang-orang KPKini luar biasa. Pertanyaannya anggaran dari mana itu? Pertanyaannya kekuatan mana yang lakukan itu? Dan itu berbahaya," tegasnya.
Novel bersama sejumlah pegawai KPK lainnya sebelumnya sempat mempertanyakan urgensi TWK bagi pegawai KPK, sebab dinilainya hanya pemborosan uang negara.
Namun, disampaikan bahwa TWK ini hanya sebagai assesment untuk memastikan pegawai KPK tidak terlibat organisasi terlarang, setia pada Pancasila dan UUD 1945, namun disebutkan TWK tidak terkait dengan gugurnya status kepegawaian atau seleksi peralihan ASN.
"Hingga kemudian tes tetap dipaksakan diikuti dan kami katakan oke lah, kalau memang kepentingannya hanya itu, dan itu kami enggak punya masalah apa-apa. Tes-tes itu kami terbiasa ikut pelatihan, terbiasa sekali dan ketika tes banyak pertanyaan aneh sekali," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Novel juga menyinggung upaya fightback kepada pihak-pihak yang bersuara tentang 75 TWK KPK. Seperti acara webinar yang diadakan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dihadiri mantan pimpinan KPK dan sejumlah antivis antikorupsi diganggu upaya peretasan dan gangguan teknis.
"Kemudian orang-orang yang aktif membicarakan handphonenya diretas, bahkan ada upaya sabotase dan lain-lain. Ketika ini dilakukan ke satu orang mungkin kebetulan, tapi ketika dilakukan di banyak orang, artinya kan dilakukan secara terstruktur dan sistematis, ini kan bahaya," ungkap Novel.
Sebelumnya, diskusi daring yang digelar ICW mengalami upaya peretasan, saat melaksanakan konferensi pers virtual bersama delapan mantan pimpinan KPK Senin, 17 Mei 2021.
Upaya peretasan itu dialami oleh anggota ICW hingga para mantan pimpinan KPK, yang menjadi pembicara dalam konferensi pers. Saat itu keterangan pers menyikapi upaya pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pembicara yang hadir dalam ruang zoom 6 mantan pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, M Jasin, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja dan Agus Rahardjo.
Sementara peneliti ICW yang hadir adalah Nisa Zonzoa, Kurnia Ramadhana, dan Tamima.
Peneliti ICW Wana Alamsyah menjelaskan, bahwa sepanjang jalannya konferensi pers, setidaknya ada sembilan pola peretasan atau gangguan yang dialami. Mulai dari muncul video porno, robocall, akun WhatsApp diretas hingga moderator acara diganggu melalui banyak order fiktif ojek online.
Dua 'Bos' Pungli Rutan KPK Minta Maaf Usai Dijatuhi Sanksi Etik Dewas KPK
Dewas KPK telah menjatuhi sanksi etik kepada dua 'bos' pemungutan liar (pungli) di Rutan KPK berupa permintaan maaf secara langsung. Hari ini, KPK pun mengeksekusi sanksi
