- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta mewujudkan janji politiknya mengenai digitalisasi desa secara masif, yang dapat diselaraskan dengan program desa wisata demi membantu pemulihan perekonomian masyarakat.
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah menggodok Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Desa wisata merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Saat ini kami tengah memperjuangkan Perda Desa Disata yang dapat mengembangkan potensi desa. Perda ini selaras dengan yang amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar membangun desa berorientasi ke desa untuk memperkuat desa," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Memo Hermawan dalam keterangan persnya, Jumat, 11 Juni 2021.
Ia berharap desa itu menjadi perhatian utama setiap kepala daerah di Jawa Barat, termasuk gubernur agar anggaran desa ini signifikan. Yunandar menambahkan, ada anggaran dari pusat sebesar Rp1-Rp1,2 miliar.
"Kami berharap adanya anggaran ini membuat kita lebih fokus, karena adanya ketimpangan di mana orientasi ke pembangunan lebih banyak untuk masyarakat kota," ujarnya.
Selain itu, kata Yunandar, Fraksi PDIP juga mendorong terbentuknya desa digital agar masyarakat di desa bisa merasakan internet cepat. Terlebih di masa pandemi yang belum juga berakhir, segala sektor sudah digitalisasi.
"Tentunya kami membutukan dukungan anggaran dari Provinsi. Namun sayangnya, ketika masyarakat sedang membutuhkan jaringan internet yang mumpuni di masa pandemi ini, justru pendidikan di desa terabaikan, sehingga pembelajaran jarak jauh boleh dibilang tidak terlalu efektif; belum masalah lagi hardware atau perangkat keras," katanya.
Yunandar berharap, pada tahun 2021 atau 2022 program desa digital dapat terwujud dan akan terus didorong hingga mempercepat pembangunan di desa.
Dalam Rapat Kerja Daerah, katanya, juga dibahas kinerja Fraksi PDIP selama satu tahun terakhir. Menurut Yunandar, selama satu tahun penuh Fraksi PDIP mencoba membangun konsep pembangunan di Jawa Barat khususnya regulasi dan program yang ada di dinas.
"Tahun 2020, kami menjadi inisiator untuk Perda tentang Pusat Distribusi Provinsi, yaitu satu konsep untuk membuat rantai pasok yang sederhana bagi kebutuhan petani sampai ke pedagang di hilir. Kalau biasanya harus melalui beberapa rantai pasok dengan perda ini menjadi lebih efisien, ini yang kami perjuangkan dari Fraksi PDI Perjuangan," katanya.
