- Health Europa
VIVA – Presiden Joko Widodo Kamis 15 Juli 2021, akan meluncurkan secara resmi pembagian paket obat gratis bagi penderita COVID-19 yang isolasi mandiri atau isoman. Langkah itu bagi sejumlah anggota DPR, dianggap cukup bagus.
Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena. Ia menyebut, bahwa pemberian obat gratis itu harus didukung penuh.
“Upaya dan terobosan yang baik bagi warga terkena COVID-19,” kata Melki kepada VIVA, dikutip Kamis 15 Juli 2021.
Baca juga: Mengejutkan, KPK Tak Dukung Vaksin Gotong Royong Dijual Kimia Farma
Namun, Melki yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan, pendistribusian paket obat COVID-19 itu harus didata dengan baik. Menurutnya, perlu diperluas model telemedicine ke seluruh Indonesia.
Kemudian, kata dia, melibatkan jaringan pengusaha farmasi. Baik pabrik, distributor dan retail apotek bersama Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia. Untuk pastikan kebutuhan obat tercukupi, baik di rumah sakit atau isolasi terpusat dan isolasi mandiri.
“Kebutuhan obat COVID-19 oleh GP Farmasi yang punya jaringan pabrik, distributor dan retail apotek bisa dikerjakan dengan baik di lapangan bersama Menkes dan dinkes,” ujarnya.
Di samping itu, Melki juga menilai upaya pemerintah menambah rumah sakit darurat untuk menampung pasien COVID-19 di Asrama Haji Pondok Gede dan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, sudah tepat.
“Tambahan pasien sedang dan berat yang perlu dirawat di RS butuh tambahan bed untuk isolasi dan ICU, sehingga langkah pemerintah menambah RS tepat untuk membantu pasien kategori ini,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan membagikan paket obat-obatan bagi penderita COVID-19 yang kurang mampu pada pekan depan.
Guna mempersiapkan hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali melakukan rapat virtual pada hari Minggu, 11 Juli 2021.
“Minggu depan mudah-mudahan sudah lebih baik,” ujar Menko Luhut soal ketersediaan obat-obatan bagi penderita COVID-19 pada Senin, 12 Juli 2021.
Lebih lanjut, Menko Luhut juga menegaskan syarat untuk mendapat obat dari pemerintah itu adalah menunjukkan hasil tes swab PCR.
“Saran saya nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin Panglima TNI, bisa atur semua flow (alur) ini, dan selalu dikoordinasikan dengan Kemenkes,” lanjutnya.
Untuk alur pembagiannya, nantinya Kimia Farma menyediakan obat, KESDAM (Kesehatan Daerah Militer) sebagai pendistribusi obat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan PKM terkait pasien positif berdasarkan data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien, dan dilanjutkan oleh Babinsa sebagai pengantar obat dan edukasi pasien.
Dalam rakor ini turut hadir pula Menteri BUMN, Kapuskes TNI, Direktur Utama Kimia Farma, Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Barat.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
