- Dok. PKS
VIVA – Republik Indonesia (RI) pada Selasa, hari ini, 17 Agustus 2021 memperingati kemerdekaan ke-76. Berbagai unsur masyarakat ikut memperingati kemerdekaan dengan menggelar upacara.
Salah satunya Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar upacara di kantor DPP. Para kader partai dakwah tersebut mulai petinggi pengurus pusat, wilayah, daerah, hingga ranting hadir secara fisik dan sebagian besar juga virtual untuk penerapan protokol kesehatan.
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan amanat dan pesan. Ia menyindir krisis keteladanan yang saat ini dialami RI.
Menurut dia, di tahun kedua pandemi COVID-19, bangsa Indonesia terlihat kewalahan. Ia menyebut dalam penanganan pandemi seperti seolah-olah upaya dalam melunasi janji kemerdekaan jadi semakin jauh dan berat.
"Sepertinya kita telah jauh berlari, namun nyatanya kita berjalan terengah-engah. Kita mengalami situasi penuh tekanan, yang membuat sebagian orang frustasi dan pesimis," jelas eks Menteri Sosial tersebut.
Dia bilang, situasi yang seperti saat ini atau mungkin jauh lebih buruk sudah dihadapi para pendiri bangsa. Namun, menurutnya para pendiri bangsa bisa membuktikan dengan kenegarawanan dan keteladanan.
Selain itu, kata Salim, para pendiri bangsa juga bisa memperlihatkan semangat perjuangan tetap menyala dan berkobar meski dalam situasi paling buruk, dan pesimis sekalipun.
"Sebagai bangsa, Indonesia hari ini sedang dihadapkan suasana yang mengarah krisis keteladanan. Para pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru malah sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial," ujar Salim.
Salim menekankan rakyat Indonesia saat ini membutuhkan kehadiran sikap keberpihakan yang jelas. Pun, rakyat perlu pembuktian konsistensi pernyataan dengan kebijakan. Ia meminta jangan mencederai kepercayaan rakyat sehingga memunculkan sense of crisis.
"Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita juga menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman," tuturnya.
Kemudian, ia menambahkan di tengah pandemi yang masih panjang ini, bangsa Indonesia juga harus bisa kolaborasi. Kata dia, bukan segregasi, apalagi polarisasi.
"Atas nama Pancasila, ada unsur-unsur kekuasaan yang menstigma anak bangsa lainnya sebagai radikal dan anti NKRI. Tindakan-tindakan adu domba dan pemecah belah bangsa ini adalah tindakan yang jelas tidak Pancasilais dan tidak nasionalis," ujar dia.
Salim dalam kesempatan itu juga mengajak rakyat Indonesia mendoakan korban yang wafat akibat COVID-19. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah lebih 117 ribu warga yang wafat karena COVID-19. Angka itu dari awal Maret 2020 sampai per Senin kemarin, 16 Agustus 2021.
Dia menyinggung di antara sebagian rakyat yang wafat tersebut adalah lebih dari 1.800 tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.
