Wakil Ketua DPR Minta Polisi dan OJK Berantas Pinjol Ilegal

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menyoroti permasalahan yang timbul akibat maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal. Dasco meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat menindak tegas praktik pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat.

Dasco prihatin sebab dari pinjaman online ini banyak masyarakat yang merasa terganggu. Bahkan ada masyarakat yang merasa tertekan dan berakibat melakukan bunuh diri.

"Masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan masyarakat, ada yang terganggu secara psikis, depresi, bahkan bunuh diri karena merasa tertekan. Oleh karenanya, saya meminta Polri dan OJK untuk menindak tegas serta memberantas maraknya penipuan pinjol ilegal tersebut," kata Dasco, Rabu, 13 Oktober 2021.



Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Photo :

• VIVA/Anwar Sadath

Efek Jera

Dasco menambahkan, perkembangan teknologi saat ini marak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aksi-aksi penipuan, seperti pinjaman online ilegal yang berbasis digital. Para pelaku dan juga investor pinjol, harus diberikan efek jera agar tidak terus meresahkan warga.

"Saya pikir, tidak hanya pelaku ya, tetapi pihak kepolisian juga harus memberikan efek jera kepada para investor dari pinjaman online ilegal yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat yang menjadi korban pinjol," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, maraknya pinjaman online ilegal ini harus menjadi indikator bagi otoritas keuangan untuk introspeksi dan melakukan evaluasi bagi lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ke depannya, Dasco meminta agar sektor perbankan dapat memberikan kemudahan bagi rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman dana. "Saya mendorong pemerintah dan otoritas keuangan agar segera memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan UMKM. Berikan akses dan prosedur yang lebih mudah serta perluas jangkauan hingga ke seluruh pelosok negeri," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, maraknya pinjaman online ilegal ini harus menjadi indikator bagi otoritas keuangan untuk introspeksi dan melakukan evaluasi bagi lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).