Cegah Gelombang Ketiga COVID-19, Bandung Perketat Prokes WNA dan PTM
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Kota Bandung memastikan terus meminimalisir potensi risiko gelombang paparan COVID-19 ketiga, di tengah kondisi pelonggaran di berbagai sektor kegiatan pada PPKM Jawa-Bali berjenjang. Hal ini menjadi penekanan agar tak lengah meski kasus COVID-19 di Kota Bandung semakin terkendali.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53/2021, Kota Bandung masuk kategori level II yaitu daerah yang memiliki kasus COVID-19 berisiko rendah. Upaya pencegahan itu di antaranya mengintensifkan Whole Genome Sequence (WGS) untuk melacak apakah ada varian baru yang masuk.
Pengecekan dilakukan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang baru tiba dari luar negeri. Nantinya pada saat mereka tiba di bandara, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) akan melakukan testing ulang kemudian dikarantina selama 5-7 hari.
"Setelah karantina mereka harus PCR lagi. Kalau dia positif, sample-nya dilakukan WGS untuk mencari ada varian baru. Karena kita khawatir ketika ada orang luar datang ke sini," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Kota Bandung, Rosye Arosdiani, Rabu, 20 Oktober 2021.
Seorang warga disuntik vaksin COVID-19 buatan Moderna di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat (Foto ilustrasi).
- VIVA/Adi Suparman
Dinkes juga tetap melakukan pemeriksaan WGS jika ditemukan kasus yang mencurigakan. Misalnya di satu tempat tiba-tiba ditemukan sembilan orang yang positif. "Itu samplenya kita cek ulang, kemudian yang CT-nya rendah di bawah 25 itu dilakukan WGS. Artinya ketika kasus sudah menurun juga tetap kita lakukan WGS," katanya.
Kemudian, penekanan kepada masyarakat untuk tertib menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) terutama dalam penggunaan masker. Kemudian melakukan 3T atau testing, tracing dan treatment secara masif untuk pelacakan kasus kontak erat, termasuk melakukan surveilains lain seperti di sekolah yang menjalankan PTM. "Tetap mempertahankan pola hidup yang berubah yaitu tetap menjalankan 5M," katanya.
Lanjut Rosye, sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan, sekolah yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) maka 10 persennya harus dilakukan random sampling (tes acak).
"Artinya dilakukan tes COVID-19 di sekolah dari berbagai tingkatan secara random. Sampai hari kemarin (Senin, 18 Oktober 2021) kita sudah melakukan sampling kepada 1.512 warga sekolah mulai dari siswa dan guru," kata Rosye.
Dia menambahkan, "Juga di puskesmas semua kasus ISPA dan lili. Artinya yang sakit batuk pilek dilakukan pemeriksaan rapid antigen maupun PCR, untuk memastikan COVID-19 atau bukan dan itu dilaksanakan di puskesmas."
