- VIVA/Cahyo Edi
VIVA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah akan bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pinjaman online ilegal.
Pengungkapan jaringan pinjaman online (Pinjol) ilegal
- VIVA/M Ali Wafa
Mahfud mengatakan pemerintah telah melakukan kajian mengenai alasan hukum untuk menindak pinjaman online ilegal tersebut. Meskipun pada praktiknya, pemberantasan pinjol ilegal ini ada yang pro dan ada yang kontra, namun keputusan pemerintah mengatasi pinjol ilegal akan tetap dilaksanakan untuk menyelamatkan rakyat.
"Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan, nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum, karena tentu ada yang setuju ada yang tidak. Tetapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman," kata Mahfud, Jumat, 22 Oktober 2021.
Pemerintah Siapkan Dasar Hukum
Menurut Mahfud, pemerintah telah menyiapkan sejumlah dasar hukum untuk menjerat pelaku pinjaman online ilegal. Salah satunya yakni UU ITE karena seringkali pelaku penyedia jasa pinjol mengancam korban dan menyebarkan foto porno nasabah.
"Kemungkinan Undang-Undang ITE di Undang-Undang ITE itu bisa ada pasal 27 pasal 29 pasal 32, nah yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang disebar untuk mengancam orang agar malu, dan itu banyak kasus itu. Nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti," ujarnya.
Penggerebekan kantor pinjaman online (pinjol) di Cengkareng.
- istimewa
Tak Masuk Perdata
Menurut Mahfud, pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam perdata. Alasannya karena terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal.
"Kemudian yang kedua secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin," ujar Mahfud.
Mahfud juga menyinggung mengenai adanya ancaman yang dilakukan penyedia jasa pinjol dalam menagih peminjam uang. Itu bisa dikategorikan melanggar UU ITE.
"Kemudian para korban supaya berani melapor polisi akan memberikan perlindungan pun kalau nanti terkait dengan perlindungan yang lebih spesifik, bisa dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi korban yang semuanya itu disediakan sebagai instrumen undang-undang," ujarnya.
Pemerintah Sudah Gelontokan Dana Desa Rp 609,68 Triliun Sejak 2015
Sepanjang 2015-2024 pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 609,68 triliun, kepada desa-desa di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
